Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
FOKUS realisasi anggaran banjir di APBD 2020 yaitu pada pembebasan lahan. Hal ini bisa berdampak pada peningkatan kapasitas kali dan waduk, pengadaan pompa mobile, serta perbaikan pompa-pompa stasioner.
"Peningkatan infrastruktur pengendali banjir untuk 2020 difokuskan pada pengadaan lahan untuk peningkatan kapasitas kali dan waduk, pengadaan pompa mobile, serta perbaikan pompa-pompa stasioner,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di DPRD DKI Jakarta. Jumat (6/11).
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp781 miliar dari APBD untuk pembebasan lahan di tahun ini. Pertama, pemerintah menyediakan dana Rp229 miliar untuk membangun waduk di lima wilayah. Waduk tersebut rencananya dibangun di Kampung Rambutan, Cimanggis, Pondok Rangon, Brigif, dan Lebak Bulus.
Kedua, Pemprov DKI membutuhkan dana Rp552 miliar untuk pembebasan lahan beberapa kali lain. Setidaknya ada lima kali, yakni Ciliwung, Sunter, Pesanggrahan, Angke, dan Jatikramat.
Untuk tahun-tahun mendatang, Pemprov DKI akan melaksanakan pembangunan lain, seperti sistem pompa yang mendukung sistem polder, sodetan, dan tanggul laut untuk penyelesaian secara menyeluruh. Ini akan dilaksanakan secara tahun tunggal maupun tahun jamak. (OL-14)
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Evaluasi dilakukan untuk mendeteksi masalah atau kendala pada penyerapan anggaran.
Menurutnya, selama ini pihaknya tidak pernah mengunggah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta ke situs resmi apbd.jakarta.go.id.
PSI menilai jawaban Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kinerja Pemprov DKI.
"Kami mengapresiasi semua yang telah bekerja. Insyaallah nanti segera mungkin kita bisa melaksanakan. Bahkan sebagian dari program itu sudah bisa kita lakukan percepatan sebelum awal 2020."
Sudah bongkar pasang trotoar, halte dan jembatan penyeberangan orang (JPO), duit DKI masih banyak yang belum terpakai
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKPD) DKI Jakarta Edi Sumantri menegaskan hingga saat ini kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta dalam keadaan cukup.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved