Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETERSEDIAAN perangkat elektronik seperti ponsel pintar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) ternyata tidak hanya dirasakan siswa di pelosok daerah. Kondisi serupa juga dialami sejumlah siswa di Ibu Kota.
Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Ja karta Rani Mauliani dan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak saat dihubungi dalam kesempatan terpisah, kemarin. Keduanya mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mencari solusi persoalan tersebut.
Menurut Rani, kendala itu lantaran banyak keluarga sis wa yang tidak mampu membe li ponsel pintar. Pemprov pun harus mendata sekolah yang membutuhkan bantuan perangkat ponsel. Namun, dengan catatan indikator penerimanya harus jelas. “Sehingga bantuan itu bisa tepat sasaran dan nantinya tidak menimbul kan kecemburuan sosial,” ujar nya.
Penentuan indikator memang tidak mudah. Di sisi lain, pengadaan barang berupa pon sel pintar juga membutuhkan biaya tinggi. Ia menilai PJJ berbasis daring memiliki tantangan yang besar. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap harus memberikan solusi. “Kalau kita khususkan bagi yang tidak mampu, kategori tidak mampu itu juga harus dijelaskan kriterianya seperti apa karena dampak covid-19 saat ini sampai semua lini.”
Pemprov DKI Jakarta, menurut Gilbert, perlu melakukan pendataan permasalahan di seluruh sekolah di Jakarta se hingga kalau ada permasa - lahan di masyarakat bisa segera terbantu. Itu karena persoalan di lapangan pasti banyak dan akan memengaruhi kebijakan yang harus diambil.
Dengan begitu, imbuhnya, jika permasalahan ada di perangkat ponsel, solusi yang diberikan ialah bantuan ponsel agar bisa belajar. Begitu pun jika masalahnya di pulsa, solusi yang diberikan mengikuti. (Hld/J-2)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segel tiga toko Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan penyelundupan dan praktik underinvoicing impor barang mewah.
EKOSISTEM olahraga di Jakarta disebut memiliki potensi untuk mendukung DKI sebagai salah satu destinasi sport tourism global. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved