DPRD DKI Jakarta diketahui mengadakan rapat pembahasan rancangan APBD-Perubahan 2020 di kawasan Puncak, Bogor. Langkah itu diambil menyusul penutupan sementara gedung DPRD DKI terkait kasus covid-19.
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria tidak mempersoalkan kebijakan DPRD DKI, yang memilih untuk menggelar rapat di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Bogor.
Ariza, sapaan akrabnya, optimistis rapat DPRD DKI tidak menimbulkan klaster baru penyebaran covid-19. Sekalipun ada ratusan orang yang terlibat dalam rapat tersebut.
Baca juga: Gedung DPRD DKI tak Muat, Terpaksa Rapat di Puncak
Dia meyakini DPRD DKI tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebab dalam rapat pembahasan rancangan APBD-Perubahan, ada lima komisi di DPRD yang menggelar rapat secara serentak.
"Tidak sampai menimbulkan klaster lah. Kan tiap komisi rapatnya beda-beda ruangan. Anggota DPRD saja ada 100an orang," ujar Ariza di Balai Kota, Kamis (22/10).
Menurutnya, anggota DPRD membutuhkan ruang yang lebih luas, sehingga dapat melakukan jaga jarak. Terlebih, rapat yang mengambil keputusan tidak bisa digelar secara daring.
Baca juga: DPRD DKI Nilai Mini Lockdown Memudahkan Pengawasan
Terkait lokasi rapat, yakni Hotel Grand Cempaka, juga sering digunakan sebagai lokasi rapat instansi pemerintah. Diketahui, hotel tersebut dikelola BUMD DKI, yakni PT Jakarta Tourisindo.
"Biasanya itu kenapa rapat di sana, karena mencari tempat yang lebih terbuka. Kemudian itu kan punya kita, jadi Grand Cempaka biasa digunakan untuk rapat," pungkas Ariza.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat selama dua hari, yakni 21-22 Oktober. Rapat dengan agenda pembahasan rancangan APBD-Perubahan melibatkan lebih dari 200 peserta.(OL-11)
