Selasa 20 Oktober 2020, 10:12 WIB

Belajar dari Musibah Jagakarsa, IMB Harus Tertib

Hilda Julaika | Megapolitan
Belajar dari Musibah Jagakarsa, IMB Harus Tertib

MI/Andri Widiyanto
Petugas Dinas Sumber Daya Air sedang mengevakuasi rumah warga yang tertimpa longsor di kawasan Ciganjur, Jakarta, Senin (11/10/2020).

 

KOMISI D DPRD Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) serta Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI agar lebih selektif sebelum menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini berkaca dari robohnya bangunan di Jagakarsa yang melanggar sempadan sungai. Berakhir dengan terjadi longsor dan banjir yang merugikan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, diduga ada syarat yang tidak dipenuhi oleh pengembang saat membuat perumahan Melati Residance, sehingga menyebabkan longsor.

“Ini juga bahan evaluasi terhadap Citata maupun PTSP agar tidak mudah mengeluarkan izin kepada pengembang yang tidak memenuhi syarat,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (20/10).

Ida mengatakan, saat peninjauan ke lokasi longsor di Ciganjur Jakarta Selatan, pihaknya melihat syarat teknis pemetaan trase pondasi perumahan Melati Residance tidak sesuai prosedur yang berlaku.

“Saat kita kesana melihat trase yang harusnya 20 meter, tapi kalau dilihat dari fisik pondasi perumahan itu mepet banget dengan kali. Berartikan tidak sesuai. Makanya kita tunggu penyelidikan dan akan memanggil pihak pengembang, sebab ada korban jiwa,” ungkapnya.

Baca juga:  Longsor Jagakarsa, DKI Lakukan Evaluasi Total Tata Ruang

Sementara Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin mengatakan sudah meminta Suku Dinas Citata untuk melakukan pengecekan terhadap IMB Melati Residance.

“Sudin Citata dan PTSP Jaksel sudah diminta melakukan pengecekan terhadap perizinan Melati Residance baik izin IMB, izin kontruksi turap, zonasi untuk mengetahui apakah perizinan yang dikeluarkan sudah sesuai kondisi eksisting. Sebab ada kemungkinan izin yang dikeluarkan berbeda dengan kondisi di lapangan,” paparnya.

Munjirin juga memastikan apabila hasil penyidikan terbukti pengembang tidak memenuhi syarat, maka akan diminta pertanggungjawaban sepenuhnya sesuai dengan perjanjian awal.

“Pengembang pernah melakukan kesepakatan dengan warga yang ada dibawah bahwa menjamin akan mengganti segala kerugian apabila terjadi malapetaka kecuali gempa dan force majeure,” tukasnya.(OL-5)

Baca Juga

Antara

198 Pasien Covid-19 Dirawat di Wisma Atlet Kemayoran

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Rabu 06 Juli 2022, 23:18 WIB
Yoga memerinci pasien terpapar covid-19 terdiri dari 64 pria dan 134...
ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Pemprov DKI Jakarta Tidak Pernah Kerjasama Dengan ACT

👤Mohamad Farhan Zhuhri 🕔Rabu 06 Juli 2022, 22:07 WIB
Masalah internal di ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI. Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga akan tetap...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Pemprov DKI Jakarta Masih Berupaya Kendalikan Covid-19

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Rabu 06 Juli 2022, 22:02 WIB
Saat ini, jumlah kasus aktif di Jakarta hari ini naik sejumlah 665 kasus, sehingga jumlah kasus aktif kini sebanyak 9.720 (orang yang masih...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya