Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KOMISI D DPRD Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) serta Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI agar lebih selektif sebelum menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini berkaca dari robohnya bangunan di Jagakarsa yang melanggar sempadan sungai. Berakhir dengan terjadi longsor dan banjir yang merugikan masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, diduga ada syarat yang tidak dipenuhi oleh pengembang saat membuat perumahan Melati Residance, sehingga menyebabkan longsor.
“Ini juga bahan evaluasi terhadap Citata maupun PTSP agar tidak mudah mengeluarkan izin kepada pengembang yang tidak memenuhi syarat,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (20/10).
Ida mengatakan, saat peninjauan ke lokasi longsor di Ciganjur Jakarta Selatan, pihaknya melihat syarat teknis pemetaan trase pondasi perumahan Melati Residance tidak sesuai prosedur yang berlaku.
“Saat kita kesana melihat trase yang harusnya 20 meter, tapi kalau dilihat dari fisik pondasi perumahan itu mepet banget dengan kali. Berartikan tidak sesuai. Makanya kita tunggu penyelidikan dan akan memanggil pihak pengembang, sebab ada korban jiwa,” ungkapnya.
Baca juga: Longsor Jagakarsa, DKI Lakukan Evaluasi Total Tata Ruang
Sementara Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin mengatakan sudah meminta Suku Dinas Citata untuk melakukan pengecekan terhadap IMB Melati Residance.
“Sudin Citata dan PTSP Jaksel sudah diminta melakukan pengecekan terhadap perizinan Melati Residance baik izin IMB, izin kontruksi turap, zonasi untuk mengetahui apakah perizinan yang dikeluarkan sudah sesuai kondisi eksisting. Sebab ada kemungkinan izin yang dikeluarkan berbeda dengan kondisi di lapangan,” paparnya.
Munjirin juga memastikan apabila hasil penyidikan terbukti pengembang tidak memenuhi syarat, maka akan diminta pertanggungjawaban sepenuhnya sesuai dengan perjanjian awal.
“Pengembang pernah melakukan kesepakatan dengan warga yang ada dibawah bahwa menjamin akan mengganti segala kerugian apabila terjadi malapetaka kecuali gempa dan force majeure,” tukasnya.(OL-5)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Agar proses pembangunan berjalan lancar dan hasilnya memuaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
DI Kota Bekasi, Jawa Barat banyak masjid yang sudah berdiri selama beberapa tahun, namun belum memiliki IMB atau yang sekarang dikenal dengan istilah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Proses pengajuan PBG atau IMB rumah ibadah harus lebih disederhanakan. Pemerintah Kota Bekasi berkewajiban melindungi setiap usaha masyarakat dalam melaksanakan ajaran agama
Jakpro menegaskan lahan ruko pluit masih menjadi milik Jakpro.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo membantah telah memberikan pertolongan kepada para pemilik ruko yang menyerobot lahan fasilitas umum di Pluit, Jakarta Utara.
Pemerintah Kota Jakarta Utara telah memastikan berdasarkan penelitian dokumen dan lapangan bahwa ruko-ruko tersebut telah menyalahi IMB dan menutup saluran serta badan jalan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved