PSI Nilai Transparansi dan Prioitas Anggaran di Era Anies Buruk

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan telah memimpin DKI Jakarta selama 3 tahun. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyayangkan transparansi anggaran yang buruk di masa kepemimpinan Anies, baik dalam perencanaan maupun saat realisasinya.

“Sejak 2017, Pemprov DKI telah memulai tradisi yang baik dengan membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id. Namun, pada masa Gubernur Anies, dokumen anggaran hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat,” kata Idris dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (16/10).

Melihat pembukaan anggaran usai adanya kesepakatan antara Anies dan DPRD DKI, masyarakat tidak bisa mengaksesnya. Sehingga masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan.

Baca juga: Penanganan Banjir Jakarta Mandek, PSI Kritik Anies

Selain itu, sekitar 4 bulan yang lalu, Pemprov DKI mematikan website dashboard.bpkd.jakarta.go.id dengan alasan sedang maintenance.

Padahal melalui website itu, warga bisa memantau realisasi anggaran tiap dinas secara real time. Karena website ini ditutup, kebocoran anggaran akan semakin susah terdeteksi oleh publik.

Selain masalah transparansi, PSI menilai prioritas anggaran oleh Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak jelas. Hal itu terlihat di APBD 2020 dengan anggaran sangat minim untuk untuk normalisasi dan tanggul pantai guna mengatasi banjir, pembangunan Light Rail Transit (LRT), dan infrastruktur air bersih.

Bahkan, belakangan anggaran pembangunan LRT dan air bersih dihapus akibat defisit APBD. Padahal, hal-hal itu merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dituntaskan permasalahannya.

Selain itu, di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menggunakan pinjaman dari Kementerian Keuangan, tidak ada pula kegiatan pembangunan normalisasi sungai, tanggul pantai, LRT, dan air bersih. Padahal kegiatan-kegiatan ini sangat dibutuhkan warga Jakarta.

Justru Anies melakukan prioritas anggaran Pemprov DKI pada event yang mencapai Rp1,5 triliun (termasuk Formula E Rp1,2 triliun). Bahkan, demi Formula E, Gubernur Anies memotong anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing sebesar Rp455,4 miliar dan Rp320,5 miliar.

“Tapi nasib dana untuk Formula E masih belum jelas apa yang akan dilakukan terhadap anggaran yang sudah dibayarkan itu. Ini menunjukkan tidak ada komitmen jelas anggaran DKI. Sehingga belum ada prioritas penanganan normalisasi sungai, LRT. Ini padahal kebutuhan masyarakat dan bisa menyelesaikan masalah di DKI,” tandasnya. (OL-1)