Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MABES Polri menyatakan dari total penangkapan terhadap 5.918 pendemo Tolak UU Omnibus Law di seluruh Indonesia, ada 167 orang yang ditangkap statusnya meningkat ke level penyidikan.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono memaparkan, proses penyidikan masih berlangsung dan aparat kepolisian melakukan penahanan kepada beberapa tersangka.
“Ada beberapa orang yang diberlakukan penahanan. Orang yang ditahan karena ancaman pidananya diatas 5 tahun, sedangkan orang tidak ditahan tetap diproses karena ancamannya tidak diatas 5 tahun,” ungkap Argo, Senin (12/10).
Argo menegaskan, pihaknya bakal memproses kasus tersebut hingga ke tingkat pengadilan, selain itu, para tersangka tidak akan diberikan penanguhan penahanan.
Baca juga : 10 Tersangka Perusakan Kantor Kementerian ESDM Ditetapkan
“Sesuai dengan perintah Undang-Undang bahwa pelaku diproses dan lanjut semuanya sampai ke tingkat pengadilan,” ungkapnya.
Argo menjelaskan, penyidikan tersebut buntut dari kegiatan unjuk rasa tanggal 5, 6, 7 dan puncaknya 8 Oktober di 95 wilayah Indonesia.
“8 Oktober ada aksi yang Anarkis dan menimbulkan korban, ada korban manusia, fasilitas dinas dan fasilitas umum, contohnya aparat di Surabaya di lempar abtu dan terluka,” tuturnya.
Sementara, para tersangka yang diaamankan tersebut berasal dari bebagai daerah, yaitu dari wilayah hukum Polda Metro Jaya 54 orangan, Sumatra Utara ada 32 orang, Jambi 5 orang, Sumatra Selatan 6 orang, Lampung 4 orang, Banten 14 orang, Jawa Barat 14 orang, Jawa Tengah 5 orang, Jawa Timur 15 orang, Yogyakarta 4 orang, Kalimantan Barat 5 orang, Kalimantan Selatan 1 orang, Sulawesi Selatan 6 orang, dan Sulawesi Tengah 3 orang.
“Dari para tersangka tersebut, yang berstatus mahasiswa 29, pelajar 83, masyarakat 7, buruh 7, pengangguran 10 dan lain-lain 30, dan ada juga ibu rumah tangga di Sumatra Utara,” tutupnya. (OL-2)
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.
Revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait UMSK 2026 tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Polri pastikan dua kerangka di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan. Hasil forensik: tewas akibat luka bakar tanpa tanda penganiayaan.
Presiden Ekuador Daniel Noboa selamat dari serangan massa yang melempari batu dan menembaki iring-iringan mobilnya di tengah aksi protes kenaikan harga BBM.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved