Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI ini, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 2 periode kedua di wilayah Jakarta berakhir.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengemukakan segera mengumumkan kelanjutan status PSBB jilid 2 tersebut.
“Mudah-mudahan bisa sebelum Senin (12/10). Ketika kami menyampaikan pengumuman status PSBB akan menyertakan data dan analisis tentang efek PSBB selama empat minggu ini. Kami telah membahas status PSBB jilid 2 dengan pemerintah pusat. Pasti. Kemarin kami rapat soal ini,” kata Anies kepada awak media di Halte Trans-Jakarta, Bundaran HI, Jakarta Pusat, kemarin.
PSBB jilid 2 pertama kali diberlakukan mulai Senin (14/9) hingga Minggu (27/9). Kemudian Gubernur DKI memperpanjang kembali PSBB jilid 2 tersebut mulai Senin (28/9) selama 14 hari atau hingga hari ini (11/10).
Di penghujung periode kedua PSBB jilid 2 yang jatuh kemarin, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mencatat penambahan kasus covid-19 di Ibu Kota sebanyak 1.253 dengan jumlah kasus aktif mencapai 13.253.
Sebelumnya, di akhir periode pertama PSBB jilid 2 atau Minggu (27/9), Kemenkes mencatat penambahan harian covid-19 di Jakarta sebanyak 1.217 kasus. Penambahan ini menjadikan total positif covid-19 di DKI mencapai 70.441 kasus.
Dalam menanggapi PSBB jilid 2, Ketua Komisi B DPRD Jakarta Abdul Aziz menilai kebijakan itu tidak berpengaruh signifikan selama tidak diikuti oleh daerah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Kalau tidak seperti itu Jakarta yang dirugikan karena potensi penyebaran covid-19 lebih banyak berasal dari daerah penyangga. Mereka bisa bolak-balik kapan saja. Jadi, harus satu kebijakan,” tandas Aziz.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Heruanto menyarankan Anies melanjutkan PSBB jilid 2. “Belum ada vaksin, PSBB harus konsisten dijalankan. Negara lain bahkan sudah mengalami jilid 3.”
Pengamat lain, Roy Valiant Salomo, pun mendorong Anies melanjutkan kebijakan PSBB jilid 2. “Tren bagus hanya bisa terjadi jika kondisinya semakin membaik. PSBB diteruskan satu periode lagi.” (Hld/Ant/X-3)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah fasilitas olahraga di berbagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda siap menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di delapan titik
Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. UMP Jakarta 2025 atau sebelumnya sebesar Rp5.396.761 dan ada kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dibanding tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penerapan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta tidak akan mengganggu pelayanan publik
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved