Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
WAKIL Ketua DPRD DKI Zita Anjani menyangkan pengetokan UU Omnibus Law dilakukan di waktu yang tidak tepat. Sehingga menimbulkan protes yang besar dari masyatakat. Demonstrasi pun timbul karena ada keresahan dari masyarakat padahal saat ini sedang pandemi covid-19.
"Keputusan (pengetokan UU Omnibus Law) yang diambil tampaknya terlalu terburu-buru. Tidak tepat waktunya, bukan prioritas kita sekarang. Apalagi ada banyak klaster di sana, harusnya melalui kajian yang lebih mendalam, terbuka, dan masyarakat terlibat aktif di sana," kata Zita dalam keterangan resminya, Sabtu (10/10).
Ia menghargai keputusan para pendemo. Karena bagian dari hak konstitusi yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, pihaknya meminta untuk lebih menahan diri di rumah di situasi pandemi ini.
"Untuk para pendemo, saya hargai, karena itu hak konstitusi kalian. Asal jangan anarkis. Hargai juga yang sudah menahan diri untuk di rumah saja selama PSBB. Setelah vaksin keluar, silahkam kalian demo besar-besaran," ungkapnya.
baca juga: Aksi Anarkistis Rugikan Publik
Ia mengharapkan pemerintah pusat agar bersedia mendengarkan masukan dari tokoh dan organisasi besar di Indonesia.
"Saya harap pemerintah pusat juga bisa lebih berempati dengan rakyat Indonesia. Bijak melihat situasi adalah kunci, mendengarkan masukan dari tokoh dan organisasi-organisasi besar di Indonesia juga adalah kunci," jelasnya.
"Jika merasa benar dengan kajian ilmiah kalian, silahkan perjuangkan. Tapi ingat, demonstrasi tidak akan menyelesaikan masalah. Selama pesta demokrasi kita diwarnai dengan money politic," pungkasnya. (OL-3)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Dalam Pergub yang baru tersebut, terdapat delapan bab yang mengatur pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang atau poligami
DPRD DKI Jakarta mengumumkan penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakata melalui Rapat Paripurna pada Selasa (14/1)
DINAS Kesehatan Jakarta Barat menuturkan ada tiga kecamatan yakni Cengkareng, Kebon Jeruk dan Kalideres yang mencatat 700 lebih kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) selama 2024
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Warga Jakarta diimbau agar berhati-hati dengan praktik politik uang, terlebih di masa tenang saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved