Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Metro Jaya mengamankan 39 anak sekolah dari berbagai SMA dan STM yang akan demo di depan kantor DPR, Senayan, Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan anak sekolah tersebut tidak ada kaitannya dengan unjuk rasa buruh atau mahasiswa terkait penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"39 ini anak SMA, SMK, pengangguran. Tidak ada kaitannya akan dilaksanakan agenda unjuk rasa oleh buruh atau mahasiswa. Ini di luar semua," kata Yusri, ketika ditemui di kantornya, Rabu (7/9).
Baca juga : Tambah Delapan, Tersangka Perusakan Polsek Ciracas jadi 74 Orang
Yusri mengatakan anak sekolah tersebut mendapatkan undangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk ikut unjuk rasa di depan DPR. Padahal, kata ia, sejauh ini tak ada demonstrasi. Pihaknya telah mengimbau tidak ada kerumuman atau aksi unjuk rasa.
"Mereka mendapatkan undangan melalui medsos dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab melalui medsos untuk mengundang mereka untuk melakukan acara demostrasi di depan DPR," kata Yusri.
Yusri mengatakan pihaknya mendata anak sekolah tersebut dan memberikan edukasi mengenai aksi unjuk rasa tersebut.
"Rencana akan kita datakan nanti kalau memang sudah selesai kita beri edukasi kepada mereka semua bahwa undangan itu tidak benar. Dan rencananya setelah itu kembalikan ke orang tua," kata Yusri. (OL-2)
AKSI unjuk rasa yang digelar Serikat Buruh Industri Morowali Indonesia (SBIMI) di depan kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Seperti diketahui bencana banjir Pekalongan yang telah merendam permukiman mereka selama hampir satu bulan hingga saat ini masih belum tertangani dengan baik.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.
Revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait UMSK 2026 tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved