Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
ANGGOTA Komisi C Bidang Keuangan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Probowo menyebut Pemprov DKI bekerja sangat lamban mengenai penganggaran.
Hingga memasuki pekan pertama Oktober tahun ini, eksekutif belum mengajukan rancangan APBD Perubahan 2020 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2021.
KUAPPAS 2021 yang merupakan bakal rancangan APBD 2021 secara normatif sudah harus diajukan ke DPRD DKI pada Juli. Adapun APBD Perubahan diajukan setiap kuartal III tahun anggaran berjalan. Ia pun khawatir eksekutif sewenang-wenang menggunakan anggaran.
“Proses APBD perubahan saat ini sudah sangat terlambat. Apakah proses ini sengaja diulur-ulur?” kata Anthony di Jakarta, kemarin.
Ia pun curiga Pemprov DKI tidak transparan karena masih ditemukan berbagai anggaran yang tidak penting, seperti pengadaan tanaman di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota hingga Rp115,4 miliar. (Put/J-1)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan di Jakarta akibat gempa bumi bermagnitudo 4,9 yang berpusat di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8)
JTTM digelar untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, khususnya Jakarta, sebagai pintu gerbang menuju destinasi wisata domestik dan internasional.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menerima audiensi Kaukus Muda Betawi di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menerima audiensi Forum Komunikasi RT dan RW Kelurahan Joglo.
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved