Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TAHUN 2020 sudah memasuki kuartal terakhir. Namun, hingga saat ini, Pemprov DKI belum juga menyerahkan rancangan APBD Perubahan 2020.
Biasanya, Rancangan APBD Perubahan 2020 diajukan pada Agustus atau September dan selesai pada Oktober.
Baca juga: Satpam Larang Wartawan Meliput di Alun-Alun Depok
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi pun menunggu-nunggu Pemprov DKI menyerahkan Rancangan APBD Perubahan 2020.
"Iya seharusnya bulan ini malah sudah selesai bahas. Tapi ini draftnya belum ada juga," kata Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/10).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadian Sejahtera itu bahkan sudah terus berkomunikasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sri Haryati agar draf APBD Perubahan segera diserahkan untuk dibahas.
"Saya sudah wa Bu Sri. Ya mudah-mudahan segera diberikan. Karena kan pasti ada perubahan-perubahan anggaran," kata Suhaimi.
Untuk menyesuaikan postur anggaran dan belanja daerah pemerintah daerah dengan kebijakan yang berjalan di pertengahan tahun pemda akan mengajukan rancangan APBD Perubahan ke DPRD agar dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah (perda).
Pada tahun ini, APBD Perubahan menurut Suhaimi, berperan penting untuk segera dibahas karena melalui APBD Perubahan itu, kucuran dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akan diakomodir.
Pemprov DKI diketahui meminjam dana PEN sebesar Rp12,5 triliun yang turun dalam dua tahun yakni tahun ini sebesar Rp4,5 triliun dan tahun depan sebesar Rp8 triliun.
"Iya karena ada dana-dana PEN itu kan untuk pengendalian banjir dan sebagainya yang harus diakomodasi. Berkenaan dengan itu harus segera dibahas APBD Perubahan," tegas Suhaimi. (OL-6)
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
BPBD DKI Jakarta melaporkan 10 ruas jalan dan 16 RT terendam banjir setinggi 10–70 cm akibat hujan deras sejak Sabtu malam (17/1/2026).
Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan hujan ringan. Namun, potensi hujan petir sudah mulai muncul sejak pagi menjelang siang.
Kondisi ini dipicu oleh penguatan Monsun Asia dan adanya sistem tekanan rendah di selatan Nusa Tenggara Barat yang membentuk pola konvergensi atau pertemuan angin.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Ketua DPRD Klungkung mengingatkan bahwa persetujuan anggaran tersebut, khususnya terkait skema pinjaman daerah, harus disertai dengan catatan pengawasan yang serius.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved