Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
TAHUN 2020 sudah memasuki kuartal terakhir. Namun, hingga saat ini, Pemprov DKI belum juga menyerahkan rancangan APBD Perubahan 2020.
Biasanya, Rancangan APBD Perubahan 2020 diajukan pada Agustus atau September dan selesai pada Oktober.
Baca juga: Satpam Larang Wartawan Meliput di Alun-Alun Depok
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi pun menunggu-nunggu Pemprov DKI menyerahkan Rancangan APBD Perubahan 2020.
"Iya seharusnya bulan ini malah sudah selesai bahas. Tapi ini draftnya belum ada juga," kata Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/10).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadian Sejahtera itu bahkan sudah terus berkomunikasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sri Haryati agar draf APBD Perubahan segera diserahkan untuk dibahas.
"Saya sudah wa Bu Sri. Ya mudah-mudahan segera diberikan. Karena kan pasti ada perubahan-perubahan anggaran," kata Suhaimi.
Untuk menyesuaikan postur anggaran dan belanja daerah pemerintah daerah dengan kebijakan yang berjalan di pertengahan tahun pemda akan mengajukan rancangan APBD Perubahan ke DPRD agar dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah (perda).
Pada tahun ini, APBD Perubahan menurut Suhaimi, berperan penting untuk segera dibahas karena melalui APBD Perubahan itu, kucuran dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akan diakomodir.
Pemprov DKI diketahui meminjam dana PEN sebesar Rp12,5 triliun yang turun dalam dua tahun yakni tahun ini sebesar Rp4,5 triliun dan tahun depan sebesar Rp8 triliun.
"Iya karena ada dana-dana PEN itu kan untuk pengendalian banjir dan sebagainya yang harus diakomodasi. Berkenaan dengan itu harus segera dibahas APBD Perubahan," tegas Suhaimi. (OL-6)
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved