Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
ANGGARAN yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulani pandemi covid-19 belum terasa manfaatnya oleh warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun didesak untuk mengaudit penggunaan anggaran tersebut.
“Semua harus diaudit karena sangat besar, tapi kita tidak jelas manfaatnya. Apakah karena kebijakan yang salah atau penggunaan anggaran, karena nyatanya kasus terus naik,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, penggunaan anggaran covid-19 ini harus diperiksa, termasuk yang berkaitan dengan bantuan sosial (bansos).
“Audit penggunaan anggaran semuanya, apakah betul. Katanya ada 20 juta masker, seharusnya satu orang dapat 2 di DKI. Wartawan tidak ada satu pun yang terima, dewan juga. Kemana anggaran itu? Harus diperiksa itu, termasuk bansos juga,” ungkapnya.
Secara garis besar ia meminta penyelenggaraan PSBB di Ibu Kota diaudit secara menyeluruh. Sejauh ini belum ada pelaksanaan audit untuk melihat efektivitas kebijakan dan transparansi anggaran hingga perlindungan sosial bagi seluruh warga DKI.
Adapun hal-hal yang perlu diaudit dalam pelaksanaan PSBB ialah efektivitas protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jumlah kasus, dampak ekonomi, tingkat kriminalitas, pendidikan, dan sebagainya. “Audit pelaksanaan PSBB, apakah sesuai atau tidak. Mereka tidak punya tolok ukur, misalnya dengan mengamati langsung atau survei melalui wawancara dan sebagainya,” katanya
Sementara itu, Ari Nurman dari Perkumpulan Inisiatif mengatakan masih menemukan penyaluran bansos yang bermasalah karena tidak tepat sasaran, juga isi bansos tidak cukup memenuhi kebutuhan satu keluarga selama PSBB.
“Bansos respons cepat ini kita hargai. Namun, masih banyak permasalahan di lapangan. Sekarang bahkan teknis penyaluran bansos langsung ke rumah sudah semakin berkurang, hanya 30%-40%,” kata Ari.
Di sisi lain, warga DKI pun diketahui lebih memilih untuk mendapatkan uang cash yang ditransfer ke rekening masing-masing. Pilihan itu lebih diambil daripada bantuan dalam bentuk bansos sembako.
Dengan demikian, Ari meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi penyaluran bansos ini. Basis data penerima juga harus rutin diperbarui.
Ia juga menemukan proses pendataan mandiri warga yang ingin mendapatkan bansos masih berbelit. “Masalah pendataan ini harus ada surat rekomendasi dari pemerintahan tingkat bawah, dan dokumennya itu berbelit,” kata Ari.
Surat rekomendasi itu memberatkan warga miskin yang hidupnya nomaden atau sering pindah tempat tinggal. Mereka tidak punya surat atau dokumen pribadi apa pun. “Jadi kalau mereka sudah terdaftar, tapi kan pindah tempat tinggal sebelumnya, jadi luput dari verifikasi,” jelasnya.
Wakil Kepala Bappeda DKI Tri Indrawan mengatakan Pemprov DKI sudah menambah 800 personel di Dinas Sosial DKI untuk mengoordinasikan pendaftar mandiri bansos ini.
Selain itu, Tri menyebut Pemprov DKI tengah melakukan komplementer berupa bansos yang dilakukan terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga lansia hingga penyandang disabilitas. Ia menyebut Kartu Lansia Jakarta ada 77 ribu, Kartu Disabilitas 11 ribu, dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) ada 890 ribu. Adapun penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul mencapai 9.145.
“Jadi, komplementer ini ada selain BLT, dan ini anggaran yang sifatnya cashless. Dananya ada lewat Bank DKI,” tukasnya. (Hld/J-1)
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan PPATK untuk bertindak tegas dengan memblokir rekening penerima bansos.
Pemerintah akan evaluasi data bansos menyusul adanya temuan awal terkait sejumlah penerima bansos yang diduga terlibat judi online hingga berasal dari kelompok masyarakat mampu.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved