Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYEBARLUASAN foto rekayasa Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin yang disandingkan dengan aktor film porno asal Jepang, Shiego Tokuda atau Kakek Sugiono berbuntut panjang.
Foto tersebut viral melalui unggahan Facebook milik Oliver Leaman S karena dianggap melakukan penghinaan terhadap orang nomor 2 di Indonesia itu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono, mengungkapkan tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap pelaku pada (2/10) pukul 07.00 WIB.
“Terduga pelaku ditangkap berdasarkan adanya penghinaan atau unsur kebencian berdasarkan SARA atas nama SM di rumahnya di kecamatan sei Tanjung Balai,” tutur Awi, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (2/10).
Awi menuturkan ditangkapnya pelaku berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yakni dari hasil pemeriksaan tiga orang saksi dan penyitaan terhadap barang bukti berupa tiga lembar screenshot, delapan postingan, dan profil akun Facebook atas nama Oliver S.
“Kasus selanjutnya disidik oleh Bareskrim polri, yaitu Dirtipidsiber Bareskrim polri yang sebelumnya ditangani Polres Tanjung Balai selanjutnya dilimpahkan ke Bareskrim Polri,” tegasnya.
Atas perbuatannya, pelaku pelaku diduga telah melanggar Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 atau Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 26 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
“Dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar untuk Pasal 45 a dan an untuk Pasal 45 ayat 3 dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dan atau denda Rp750 juta,” paparnya. (OL-4)
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved