Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengutarakan setuju jika dilakukan lockdown mini di Ibu Kota. Menurutnya pemberlakuan lockdown ini akan lebih efektif menekan penyebaran covid-19 ketimbang PSBB yang diterapkan saat ini.
"Kalau untuk Jakarta jauh lebih efektif PSBB bersifat mikro, jadi fokus , Pemprov fokus, masyarakat fokus, masyarakat bisa dilibatkan," kata Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).
Lebih lanjut dipaparkan melalui lockdown mini pada wilayah yang zona merah akan membuat pengawasan Pemprov DKI Jakarta lebih efektif. Termasuk dengan melibatkan masyarakat sekitar karena akan menjadi elemen pendukung efektivitas kebijakan.
Baca juga: 3 Lokasi Isolasi Terkendali di DKI Ini Sediakan 166 Kamar
"Pengawasan penyebaran covid-19 pemprov efektif karena skup lokal. Efektif karena bisa melibatkan masyarakat sekitar. Ketika ada keterlibatan masyarakat, itu lebih efektif daripada kebijakan Pemprov yang tidak melibatkan masyarakat," jelasnya.
Selain itu, geliat ekonomi dinilainya masih nisa bergerak. Karena lockdown mini sifatnya lokal di daerah tertentu berdasarkan klaster. Ia mencontohkan saat ini dengan PSBB yang diperketat, mal tetap dibuka dengan pembatasan. Penyewa mal tetap harus bayar sewa tempat restoran tapi pembeli tak bisa makan di tempat.
"Karena itu mengakibatkan gerakan ekonomi di DKI Jakarta mati suri, gitu. Hidup tetapi mati, hidup karena mal masih buka, mati karena aktivitas di mal terbatas. Jadi kan dilematis. Buka tapi tidak ada pembeli," ungkapnya.
"Kalau untuk DKI saya kira pas apa yang disampaikan Pak Jokowi, sesuai dengan karakteristik Jakarta yang saya kira akan lebih cocok diterapkan lockdown mini," tutupnya. (H-3)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segel tiga toko Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan penyelundupan dan praktik underinvoicing impor barang mewah.
EKOSISTEM olahraga di Jakarta disebut memiliki potensi untuk mendukung DKI sebagai salah satu destinasi sport tourism global. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved