Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengutarakan setuju jika dilakukan lockdown mini di Ibu Kota. Menurutnya pemberlakuan lockdown ini akan lebih efektif menekan penyebaran covid-19 ketimbang PSBB yang diterapkan saat ini.
"Kalau untuk Jakarta jauh lebih efektif PSBB bersifat mikro, jadi fokus , Pemprov fokus, masyarakat fokus, masyarakat bisa dilibatkan," kata Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).
Lebih lanjut dipaparkan melalui lockdown mini pada wilayah yang zona merah akan membuat pengawasan Pemprov DKI Jakarta lebih efektif. Termasuk dengan melibatkan masyarakat sekitar karena akan menjadi elemen pendukung efektivitas kebijakan.
Baca juga: 3 Lokasi Isolasi Terkendali di DKI Ini Sediakan 166 Kamar
"Pengawasan penyebaran covid-19 pemprov efektif karena skup lokal. Efektif karena bisa melibatkan masyarakat sekitar. Ketika ada keterlibatan masyarakat, itu lebih efektif daripada kebijakan Pemprov yang tidak melibatkan masyarakat," jelasnya.
Selain itu, geliat ekonomi dinilainya masih nisa bergerak. Karena lockdown mini sifatnya lokal di daerah tertentu berdasarkan klaster. Ia mencontohkan saat ini dengan PSBB yang diperketat, mal tetap dibuka dengan pembatasan. Penyewa mal tetap harus bayar sewa tempat restoran tapi pembeli tak bisa makan di tempat.
"Karena itu mengakibatkan gerakan ekonomi di DKI Jakarta mati suri, gitu. Hidup tetapi mati, hidup karena mal masih buka, mati karena aktivitas di mal terbatas. Jadi kan dilematis. Buka tapi tidak ada pembeli," ungkapnya.
"Kalau untuk DKI saya kira pas apa yang disampaikan Pak Jokowi, sesuai dengan karakteristik Jakarta yang saya kira akan lebih cocok diterapkan lockdown mini," tutupnya. (H-3)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved