Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengutarakan setuju jika dilakukan lockdown mini di Ibu Kota. Menurutnya pemberlakuan lockdown ini akan lebih efektif menekan penyebaran covid-19 ketimbang PSBB yang diterapkan saat ini.
"Kalau untuk Jakarta jauh lebih efektif PSBB bersifat mikro, jadi fokus , Pemprov fokus, masyarakat fokus, masyarakat bisa dilibatkan," kata Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).
Lebih lanjut dipaparkan melalui lockdown mini pada wilayah yang zona merah akan membuat pengawasan Pemprov DKI Jakarta lebih efektif. Termasuk dengan melibatkan masyarakat sekitar karena akan menjadi elemen pendukung efektivitas kebijakan.
Baca juga: 3 Lokasi Isolasi Terkendali di DKI Ini Sediakan 166 Kamar
"Pengawasan penyebaran covid-19 pemprov efektif karena skup lokal. Efektif karena bisa melibatkan masyarakat sekitar. Ketika ada keterlibatan masyarakat, itu lebih efektif daripada kebijakan Pemprov yang tidak melibatkan masyarakat," jelasnya.
Selain itu, geliat ekonomi dinilainya masih nisa bergerak. Karena lockdown mini sifatnya lokal di daerah tertentu berdasarkan klaster. Ia mencontohkan saat ini dengan PSBB yang diperketat, mal tetap dibuka dengan pembatasan. Penyewa mal tetap harus bayar sewa tempat restoran tapi pembeli tak bisa makan di tempat.
"Karena itu mengakibatkan gerakan ekonomi di DKI Jakarta mati suri, gitu. Hidup tetapi mati, hidup karena mal masih buka, mati karena aktivitas di mal terbatas. Jadi kan dilematis. Buka tapi tidak ada pembeli," ungkapnya.
"Kalau untuk DKI saya kira pas apa yang disampaikan Pak Jokowi, sesuai dengan karakteristik Jakarta yang saya kira akan lebih cocok diterapkan lockdown mini," tutupnya. (H-3)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
BPBD DKI Jakarta melaporkan 10 ruas jalan dan 16 RT terendam banjir setinggi 10–70 cm akibat hujan deras sejak Sabtu malam (17/1/2026).
Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan hujan ringan. Namun, potensi hujan petir sudah mulai muncul sejak pagi menjelang siang.
Kondisi ini dipicu oleh penguatan Monsun Asia dan adanya sistem tekanan rendah di selatan Nusa Tenggara Barat yang membentuk pola konvergensi atau pertemuan angin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved