Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak mendorong Gubernur Anies Baswedan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga. Terlebih PSBB dan pandemi belum diketahui kapan berakhirnya. BLT ini dibutuhkan masyarakat untuk mendorong roda perekonomian di masyarakat.
“Saya kira yang terbaik untuk kondisi sekarang adalah memberikan bansos dalam bentuk BLT, bukan paket seperti sebelumnya. Daya beli masyarakat sangat rendah, dan uang yang beredar dengan BLT akan meningkatkan roda ekonomi DKI. Soalnya sekitar 67% uang beredar ada di DKI. Dampaknya akan terasa secara nasional,” kata Gilbert kepada Media Indonesia, Selasa (29/9).
Baca juga: Epidemiolog: PSBB DKI Sebaiknya Terus Diperpanjang
Namun, kebijakan BLT ini memang milik Pemerintah Pusat. Sehingga perlu ada dorongan dari Anies. Karena daerah menyesuaikan kebijakan ke pusat.
“Daerah itu menyesuaikan ke Pusat. Kalau pusat kasih paket, mereka sediakan sejumlah yang disepakati dari awal. Kalau pusat BLT, maka mereka juga akan BLT sejumlah yang disepakati juga,’ jelasnya.
Hal yang serupa diutarakan Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz, pihaknya sepakat jika pemerintah menggelontorkan BLT. Karena akan menggerakan ekonomi rakyat kecil. “Kami setuju BLT karena akan menggerakan juga ekonomi rakyat di bawah. Tapi kebijakan tersebut ada di pemerintah pusat,” katanya.
Pihaknya pun sudah membicarakan dengan Anies Baswedan. Menurut keterangannya, Anies siap memberikan BLT jika ada arahan dari Pemerintah Pusat.
“Ya saya sudah bicarakan dengan jajaran beliau (Anies). Mereka siap kalau ada arahan dari pusat,” tandasnya.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved