Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Anies Minta Wilayah Penyangga Jakarta Juga Berlakukan PSBB Total

Theofilus Ifan Sucipto
10/9/2020 12:15
Anies Minta Wilayah Penyangga Jakarta Juga Berlakukan PSBB Total
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan(MI/M IRFAN )

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan bakal bertemu pemerintah wilayah penyangga yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Pertemuan itu untuk menyatukan persepsi soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Total.

"Jam 2 siang nanti kita akan rapat tentang pelaksanaan PSBB sehingga pelaksanaannya bukan hanya di Jakarta," kata Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/9).

Anies menyebut pihak yang diundang yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Baca juga: IDI Sarankan DKI Gandeng RT/RW untuk Awasi Warga

Kemudian Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Pertemuan itu, kata Anies, akan membahas detail kebijakan PSBB Total. Dia berharap seluruh pemerintah wilayah penyangga bisa menyinkronisasi kebijakan tersebut.

"Kita akan sinkronkan nanti akan dibahas dan nanti kita umumkan," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB total pada Senin (14/9).

Alasannya, kapasitas tempat tidur isolasi pasien covid-19 semakin menipis. Saat ini, terdapat 4.053 tempat tidur isolasi dengan persentase pemakaian sebesar 77%. Sedangkan, jumlah tempat tidur ICU sebanyak 528, persentase pemakaian sebesar 83%. Data ini diambil dari 67 rumah sakit (RS) rujukan pada Minggu (6/9).

"Data yang kita miliki, 17 September tempat tidur yang kita miliki akan penuh dan habis itu tak mampu menampung lagi," kata Anies dalam konferensi pers, Rabu (9/9).

Namun, PSBB Total di DKI Jakarta dinilai kurang efektif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya memperketat pengawasan dan penegakan hukum.

"Tidak tepat karena tidak efektif untuk memutus mata rantai covid-19," kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, Kamis (10/9).

Trubus menyebut mobilitas masyarakat di Jakarta sangat tinggi. Pergerakan masyarakat ke Ibu Kota juga berasal dari wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya