Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan bakal bertemu pemerintah wilayah penyangga yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Pertemuan itu untuk menyatukan persepsi soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Total.
"Jam 2 siang nanti kita akan rapat tentang pelaksanaan PSBB sehingga pelaksanaannya bukan hanya di Jakarta," kata Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/9).
Anies menyebut pihak yang diundang yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.
Baca juga: IDI Sarankan DKI Gandeng RT/RW untuk Awasi Warga
Kemudian Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
Pertemuan itu, kata Anies, akan membahas detail kebijakan PSBB Total. Dia berharap seluruh pemerintah wilayah penyangga bisa menyinkronisasi kebijakan tersebut.
"Kita akan sinkronkan nanti akan dibahas dan nanti kita umumkan," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB total pada Senin (14/9).
Alasannya, kapasitas tempat tidur isolasi pasien covid-19 semakin menipis. Saat ini, terdapat 4.053 tempat tidur isolasi dengan persentase pemakaian sebesar 77%. Sedangkan, jumlah tempat tidur ICU sebanyak 528, persentase pemakaian sebesar 83%. Data ini diambil dari 67 rumah sakit (RS) rujukan pada Minggu (6/9).
"Data yang kita miliki, 17 September tempat tidur yang kita miliki akan penuh dan habis itu tak mampu menampung lagi," kata Anies dalam konferensi pers, Rabu (9/9).
Namun, PSBB Total di DKI Jakarta dinilai kurang efektif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya memperketat pengawasan dan penegakan hukum.
"Tidak tepat karena tidak efektif untuk memutus mata rantai covid-19," kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, Kamis (10/9).
Trubus menyebut mobilitas masyarakat di Jakarta sangat tinggi. Pergerakan masyarakat ke Ibu Kota juga berasal dari wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). (OL-1)
Menurutnya, penggerebekan pesta gay itu dilakukan pada Minggu (22/6) sekira pukul 00:30 WIB atas laporan warga setempat yang curiga dengan kegitan tersebut.
KLH KLH akan memberlakukan pengawasan ketat terhadap 4 ribu cerobong asap di 48 kawasan industri sekitar Jabodetabek. Hal itu dilakukan dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek.
Pramono juga menyebut pengadaan rute baru Trasjabodetabek mendapat respon yang baik dari masyarakat. Terlihat dari jumlah penumpang yang menggunakan rute baru tersebut.
Mayoritas menuju arah timur atau Trans Jawa dan Bandung sebanyak 176.319 kendaraan atau 47,8% dari total kendaraan.
MEMASUKI periode libur panjang Hari Raya Waisak, Jasamarga mencatat peningkatan volume lalu lintas pada tanggal 09 Mei 2025 di sekitar Jalan Tol Jabodetabek dan Jawa Barat
RATA-RATA volume lalu lintas harian jalan Tol Kunciran-Serpong mencapai 114.627 kendaraan. Ini berarti jalan tol itu mengalami pertumbuhan signifikan.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved