DKI Perlu Tambah Transportasi Umum untuk Hindari Penularan Korona

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap melanjutkan kebijakan ganjil-genap setelah evaluasi dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan kenaikan rata-rata penumpang transportasi umum mencapai 4%, dan diklaim masih wajar.

Menurut ahli epidemiologi Dicky Budiman, pemerintah DKI perlu melakukan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan ini. Adapun hal yang perlu digarisbawahi adalah menjamin kenaikan tren penumpang 4% tidak berkontribusi pada penularan. Salah satunya dengan melakukan penambahan armada transportasi untuk menghindari munculnya kerumunan.

“Data 4% kenaikan disebut wajar jika memang tidak punya kontribusi pada penularan,” ujar Dicky saat dihubungi oleh Media Indonesia, Selasa (8/9).

“Penambahan armada juga penting untuk mencegah penumpukan penumpang dan menjaga kapasitas penumpang dalam kisaran di bawah 50%,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dicky menyampaikan untuk menilai keamanan dari penularan virus covid-19 ini dilihat dari kapasitas aman transportasi umum, sebetulnya dikisaran 20-35%. Apabila kapasitas penumpang tiap kendaraan melebihi 35% disebut rawan penularan virus.

“Sebetulnya kapasitas yang disebut aman berdasar data studi di kisaran 20% hingga 35% kapasitas," jelasnya.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bedasarkan data terjadi peningkatan penggunaan angkutan umum, rata-rata satu bulan terakhir kemarin setalah kami dapatkan angkanya sekitar 4%.

Ia mencontohkan untuk MRT sebelum diterapkan ganjil-genap dalam satu rangkaian itu mampu menampung hingga 390 penumpang. Lalu, pada jam sibuk maksimal penumpang yang bisa diangkut sebanyak 100 penumpang. Artinya hanya 30% dari total kapasitas tempat duduk yang tersedia yang boleh diisi. Sehingga dengan peningkatan 2%-3% di MRT itu masih aman karena di bawah 35%.

Untuk Transjakarta, sebelum diterapkannya kebijakan ganjil-genap jumlah kapasitas kursi paling tinggi sudah mencapai 60% (di atas angka aman penularan). Lalu pada penerapan ganjil-genap kapasitas kursi ditambah 25%. Lalu terjadi kenaikan penumpang hingga 11%-12%.

Baca juga: Gage Disorot, Dishub DKI: Pengguna Transportasi Umum Hanya 4%

Dicky berpandangan, sebaiknya pemerintah menambah armada kendaraan dan gerbong kereta agar menjamin kapasitas penumpang benar-benar bisa ditekan di bawah 50%. Sehingga bisa menghindari kerumunan dan antrean di lokasi.

Pihaknya menyarankan pemda untuk melakukan rapid test antigen (untuk diagnostik) dan rapid tes antibodi (untuk surveilans). Keduanya relatif murah dan cepat. Selain itu, sudah masuk ke Indonesia dan menjadi rekomendasi Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, data hasil rapid tes ini akan sangat bermanfaat untuk memetakan situasi pandemi di wilayah moda transportasi. Sehingga menjadi rujukan valid untuk merubah kebijakan pemda.

“Tes ini dilakukan secara mendadak (acak/sampling) di lokasi. Pola ini idealnya bisa dilakukan seluruh Pemda,” pungkasnya.(OL-5)