Anies Kembali Rencanakan PKL di Trotoar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengangkat wacana untuk menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar. Wacana yang bergulir pada 2019 lalu itu sempat batal dilakukan karena banyaknya kritikdari berbagai pihak yang tidak setuju trotoar untuk pejalan kaki diberikan sebagian ruangnya bagi PKL.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyebut wacana itu masih terus bergulir dan dibahas hingga hari ini dan tidak ada niat untuk dibatalkan. Hari menegaskan Pemprov DKI Jakarta saat ini masih membuat kerangka awal rencana itu dengan memilih jalan-jalan yang akan ditempati oleh PKL.

"Kita sedang menunggu. Tapi prinsipnya kan trotoar itu tetap hak pejalan kaki namun di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63 tahun 2014 itu boleh ditempati usaha dengan syarat ini, ini, ini," kata Hari di Balai Kota, Senin (31/8).

Baca juga: Baru 11% Trotoar Dibangun di Jakarta

"Kalau nanti sudah ada kepastian detailnya seperti apa, masing-masing dari kami akan berikan rekomendasi misalnya bentuk model kiosnya, berapa ukurannya, dan jenis apa saja yang boleh dijual. Tapi itu nanti," jelas Hari.

Di sisi lain, ia menyebut satu segmen akan dibatasi hanya untuk beberapa kios agar tidak mengganggu pejalan kaki. Dari dokumen rencana yang diterima Media Indonesia, ada 15 titik lokasi yang direncanakan menjadi lokasi para PKL.

Lokasi-lokasi itu, antara lain Jalan Jenderal Sudirman (2 titik), Lapangan Banteng (3 titik), Plataran FX Sudirman (1 titik), Jalan Kesenian (1 titik), Jalan MH Thamrin (1 titik), Jalan RM Margono (1 titik), Jalan Kendal (3 titik), Jalan Pamekasan (1 titik), dan Jalan Purworejo (2 titik).

Ukuran kios bervariasi antara 3 meter x 5 meter, 8 meter x 3 meter, dan yang terbesar adalah 10 meter x 4 meter di Lapangan Banteng.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah merencanakan penempatan PKL di trotoar Jalan Jenderal Sudirman pada 2019 lalu. Rencana itu batal terlaksana karena kritik yang datang dari berbagai pihak termasuk DPRD DKI Jakarta. (OL-14)