Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANGGOTA Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Angga Putra Fidrian angkat bicara soal polemik pembangunan Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara.
Dirinya tidak menyalahkan jika DPRD DKI atau pihak lain tak setuju dengan pembangunan tersebut.
"Yang menolak ya enggak masalah, itu demokrasi. Kalau ada yang menolak enggak mungkin di-bully," kata Angga dalam webinar, Jakarta, Senin (24/8).
Ia juga menyinggung pihak DPRD DKI yang mengkritik rencana Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya, tidak semua anggota DPRD menolak atas pembangunan Kampung Akuarium.
"Saat groundbreaking ada yang datang (DPRD), jadi mendukung. Pembangunan kampung ini ada di RPJMD yang merupakan produk hukum eksekutif dan legislatif," klaim Angga.
Baca juga: Konstruksi Kampung Akuarium Dibangun Mulai Oktober
Memang selama ini fraksi PDIP DKI Jakarta paling keras menolak pembangunan Kampung Akuarium yang sempat digusur oleh Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"DPRD kan lembaga politik, masing masing punya stand point. Satu mendukung, ada yang lain tidak mendukung. Lihat fraksinya apa? Latar belakangnya apa?" tukas Angga.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johny Simanjutak berpendapat apa yang dikerjakan Gubernur Anies Baswedan soal pembanguna Kampung Akuarium melanggar aturan.
Johny menuding Anies melanggar izin pembangunan di kawasan Akuarium. Hal itu, sebutnya, terbukti dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi yang belum direvisi.
"Tindakan Anies itu sangat serius kesalahannya. Kawasan Akuarium itu kan masih masuk zona merah atau kawasan pemerintahan. Enggak bisa untuk pemukiman," tutur Johny kepada Media Indonesia, Jakarta, Selasa (18/8).(OL-5)
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Pengembang tidak bisa seenaknya menahan AJB karena dokumen tersebut merupakan hak mutlak konsumen setelah pelunasan dilakukan.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Pihaknya turut mengundang, para pakar tata kota, pakar transportasi kota, koalisi masyarakat sipil Jakarta, para operator parkir, dan organisasi masyarakat (Ormas).
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
Pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved