Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Angga Putra Fidrian angkat bicara soal polemik pembangunan Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara.
Dirinya tidak menyalahkan jika DPRD DKI atau pihak lain tak setuju dengan pembangunan tersebut.
"Yang menolak ya enggak masalah, itu demokrasi. Kalau ada yang menolak enggak mungkin di-bully," kata Angga dalam webinar, Jakarta, Senin (24/8).
Ia juga menyinggung pihak DPRD DKI yang mengkritik rencana Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya, tidak semua anggota DPRD menolak atas pembangunan Kampung Akuarium.
"Saat groundbreaking ada yang datang (DPRD), jadi mendukung. Pembangunan kampung ini ada di RPJMD yang merupakan produk hukum eksekutif dan legislatif," klaim Angga.
Baca juga: Konstruksi Kampung Akuarium Dibangun Mulai Oktober
Memang selama ini fraksi PDIP DKI Jakarta paling keras menolak pembangunan Kampung Akuarium yang sempat digusur oleh Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"DPRD kan lembaga politik, masing masing punya stand point. Satu mendukung, ada yang lain tidak mendukung. Lihat fraksinya apa? Latar belakangnya apa?" tukas Angga.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johny Simanjutak berpendapat apa yang dikerjakan Gubernur Anies Baswedan soal pembanguna Kampung Akuarium melanggar aturan.
Johny menuding Anies melanggar izin pembangunan di kawasan Akuarium. Hal itu, sebutnya, terbukti dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi yang belum direvisi.
"Tindakan Anies itu sangat serius kesalahannya. Kawasan Akuarium itu kan masih masuk zona merah atau kawasan pemerintahan. Enggak bisa untuk pemukiman," tutur Johny kepada Media Indonesia, Jakarta, Selasa (18/8).(OL-5)
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Hilangnya nyawa dalam insiden terbaru ini adalah bukti nyata bahwa pendekatan persuasif tanpa ketegasan hukum tidak memberikan efek jera bagi para pelaku.
Perbaikan jalan harus dilakukan secara cepat, responsif, dan menyeluruh, dengan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Korban merupakan warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengemudikan kendaraan bernomor polisi B 2148 BOK.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1).
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved