Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Ahli tata ruang Universitas Trisakti Nirwono Joga berpandangan bahwa pembangunan permukiman penduduk di Kampung Akuarium telah melanggar Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRPZ).
Oleh karena itu, sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menertibkan bangunan permukiman penduduk di Kampung Akuarium dan berniat merelokasi penduduk.
"Pak Ahok waktu menjalankan amanat RTRW dan RDTR waktu mau menata kampung akuarium. Kalau memang salah tindakan beliau waktu itu harusnya sudah dikomplain dan dihentikan. Lagi pula untuk Kampung Akuarium solusinya mudah, warga direlokasi ke rusun terdekat, dan peruntukannya dikembalikan ke semula untuk pemerintahan, selesai," kata Nirwono saat dihubungi mediaindonesia, Rabu (19/8).
Ia menyebut pembangunan permukiman di atas lahan Kampung Akuarium oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan kembali menjadi contoh buruk pelanggaran tata ruang oleh pemerintah setelah reklamasi Ancol.
Hal ini hanya akan memberikan peluang bagi para pelanggar tata ruang lainnya untuk meminta fasilitasi oleh pemda agar pelanggarannya bisa diputihkan.
Baca juga: Bantah PDIP, DKI: Kampung Akuarium Bisa Dibangun Rumah Susun
"Pemda DKI harusnya tegas, tidak terjebak dengan janji politik gubernur. Pemda DKI juga harus menjelaskan 21 kampung yang akan ditata berapa lokasi kampung yang tidak sesuai RDTR. Penataan kampung harus dimulai dari lokasi yang 'clear and clean' dulu yang tidak melanggar tata ruang," tegasnya.
Di sisi lain, DPRD DKI juga harus ikut berperan untuk mencegah pelanggaran ini terjadi.
"DPRD juga harus berani tegas menolak pembahasan revisi RDTR yang akan memasukkan lokasi kampung-kampung yang melanggar untuk pemutihan," imbuhnya. (OL-14)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved