Kamis 20 Agustus 2020, 10:05 WIB

Soal Kampung Akuarium, Ahli: Anies Jangan Terjebak Janji Kampanye

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Soal Kampung Akuarium, Ahli: Anies Jangan Terjebak Janji Kampanye

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Aktivitas warga di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara

 

Ahli tata ruang Universitas Trisakti Nirwono Joga berpandangan bahwa pembangunan permukiman penduduk di Kampung Akuarium telah melanggar Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRPZ).

Oleh karena itu, sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menertibkan bangunan permukiman penduduk di Kampung Akuarium dan berniat merelokasi penduduk.

"Pak Ahok waktu menjalankan amanat RTRW dan RDTR waktu mau menata kampung akuarium. Kalau memang salah tindakan beliau waktu itu harusnya sudah dikomplain dan dihentikan. Lagi pula untuk Kampung Akuarium solusinya mudah, warga direlokasi ke rusun terdekat, dan peruntukannya dikembalikan ke semula untuk pemerintahan, selesai," kata Nirwono saat dihubungi mediaindonesia, Rabu (19/8).

Ia menyebut pembangunan permukiman di atas lahan Kampung Akuarium oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan kembali menjadi contoh buruk pelanggaran tata ruang oleh pemerintah setelah reklamasi Ancol.

Hal ini hanya akan memberikan peluang bagi para pelanggar tata ruang lainnya untuk meminta fasilitasi oleh pemda agar pelanggarannya bisa diputihkan.

Baca juga: Bantah PDIP, DKI: Kampung Akuarium Bisa Dibangun Rumah Susun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta agar tak terperangkap pada janji politiknya, sehingga melanggar aturan yang dibuat sendiri oleh Pemprov DKI.

"Pemda DKI harusnya tegas, tidak terjebak dengan janji politik gubernur. Pemda DKI juga harus menjelaskan 21 kampung yang akan ditata berapa lokasi kampung yang tidak sesuai RDTR. Penataan kampung harus dimulai dari lokasi yang 'clear and clean' dulu yang tidak melanggar tata ruang," tegasnya.

Di sisi lain, DPRD DKI juga harus ikut berperan untuk mencegah pelanggaran ini terjadi.

"DPRD juga harus berani tegas menolak pembahasan revisi RDTR yang akan memasukkan lokasi kampung-kampung yang melanggar untuk pemutihan," imbuhnya. (OL-14)

Baca Juga

DOK Pribadi.

Rano Karno Komitmen Kembangkan Kampung Wisata dan Sanggar Kesenian

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 23:21 WIB
Konsep kafe terbuka dengan nuansa perkebunan, yang berada di tengah pemukiman penduduk, itu menjadi daya tarik...
Dok. Pribadi

Pemkot Tangsel Diminta Lebih Peduli Memajukan Olahraga 

👤Syarief Oebaidillah 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 23:06 WIB
"Kami berharap pemerintahan kota atau Pemkot Tangsel dapat menggandeng pihak swasta dalam hal pembinaan dan apresiasi...
MI/Ricky Julian

DKI PPKM Level 2, Jumlah Sekolah Peserta PTM Terbatas Belum Akan Ditambah

👤Widhoroso 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 22:57 WIB
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan belum menambah jumlah sekolah peserta Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dalam...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya