Kamis 20 Agustus 2020, 10:05 WIB

Soal Kampung Akuarium, Ahli: Anies Jangan Terjebak Janji Kampanye

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Soal Kampung Akuarium, Ahli: Anies Jangan Terjebak Janji Kampanye

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Aktivitas warga di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara

 

Ahli tata ruang Universitas Trisakti Nirwono Joga berpandangan bahwa pembangunan permukiman penduduk di Kampung Akuarium telah melanggar Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRPZ).

Oleh karena itu, sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menertibkan bangunan permukiman penduduk di Kampung Akuarium dan berniat merelokasi penduduk.

"Pak Ahok waktu menjalankan amanat RTRW dan RDTR waktu mau menata kampung akuarium. Kalau memang salah tindakan beliau waktu itu harusnya sudah dikomplain dan dihentikan. Lagi pula untuk Kampung Akuarium solusinya mudah, warga direlokasi ke rusun terdekat, dan peruntukannya dikembalikan ke semula untuk pemerintahan, selesai," kata Nirwono saat dihubungi mediaindonesia, Rabu (19/8).

Ia menyebut pembangunan permukiman di atas lahan Kampung Akuarium oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan kembali menjadi contoh buruk pelanggaran tata ruang oleh pemerintah setelah reklamasi Ancol.

Hal ini hanya akan memberikan peluang bagi para pelanggar tata ruang lainnya untuk meminta fasilitasi oleh pemda agar pelanggarannya bisa diputihkan.

Baca juga: Bantah PDIP, DKI: Kampung Akuarium Bisa Dibangun Rumah Susun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta agar tak terperangkap pada janji politiknya, sehingga melanggar aturan yang dibuat sendiri oleh Pemprov DKI.

"Pemda DKI harusnya tegas, tidak terjebak dengan janji politik gubernur. Pemda DKI juga harus menjelaskan 21 kampung yang akan ditata berapa lokasi kampung yang tidak sesuai RDTR. Penataan kampung harus dimulai dari lokasi yang 'clear and clean' dulu yang tidak melanggar tata ruang," tegasnya.

Di sisi lain, DPRD DKI juga harus ikut berperan untuk mencegah pelanggaran ini terjadi.

"DPRD juga harus berani tegas menolak pembahasan revisi RDTR yang akan memasukkan lokasi kampung-kampung yang melanggar untuk pemutihan," imbuhnya. (OL-14)

Baca Juga

ANTARA

Hujan Akan Terjadi Di Sebagian Jakarta Siang Ini

👤Widhoroso 🕔Kamis 06 Mei 2021, 06:35 WIB
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta berawan pada pagi hari, Kamis...
Antara

Vaksinasi Covid di DKI Jangkau Warga Pemukiman Padat Penduduk

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 05 Mei 2021, 21:27 WIB
KADINKES DKI Jakarta Widyastuti, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta melakukan percepatan vaksinasi covid-19 dengan menjangkau pemukiman padat...
DOK IST

Berbagi Kebaikan di Ramadan Melalui Semangat Kolaborasi

👤Gana Buana 🕔Rabu 05 Mei 2021, 21:20 WIB
Terdapat 700 paket sembako dibagikan ke...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Citarum Mulai Harum

  Sudah tiga tahun Sungai Citarum dikeroyok. Sampah mulai berkurang, air terlihat lebih bersih.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya