Permintaan Data SPP oleh Disdik DKI Dipertanyakan

KETUA Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Imam Parikesit mengatakan ada keheranan di kalangan pengelola sekolah swasta atas kebijakan baru Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang akan membantu biaya siswa yang tak lolos PPDB dan harus menimba ilmu di sekolah swasta.

Kebijakan itu di antaranya penyerahan data mengenai SPP dan uang pangkal sekolah dalam pendataan sekolah swasta melalui data pokok pendidikan (Dapodik).

"Iya jadi waktu itu sudah ada pendataan. Tapi dirasa kurang lengkap. Disdik meminta nanti dalam pengisian Dapodik di akhir bulan data itu dicantumkan," kata Imam saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (30/7).

Baca juga: Ini Pembelaan Pemprov DKI soal Ribuan Siswa Putus Sekolah

Imam mengatakan, hal itu memang sempat dipertanyakan karena merupakan kebijakan internal pengelola sekolah. "Ya ibaratnya itu dapur kita. Buat apa? Tapi saya menenangkan, sudah kita turuti saja Disdik. Karena pasti ada maksud dari kebijakan itu," ungkapnya.

Hal itu, tukasnya, secara bertahap disosialisasikan BMPS ke pengelola sekolah swasta. "Nanti habis Idul Adha saya ketemu dengan perwakilan dari sekolah swasta jenjang SMK dan SD. Kemarin SMP dan SMA sudah," kata Imam.

Ia berharap segera ada kejelasan dari Pemprov DKI. Sebab, keadaan sekolah swasta juga tidak lebih baik sejak Disdik DKI membuka kembali PPDB dengan jalur zonasi bina RW.

"Iya, setelah itu dibuka kan gelombang pindahan murid dari swasta ke negeri itu juga banyak. Semacam ada tsunami begitulah. Banyak swasta yang kesusahan karena muridnya banyak berkurang," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Humas Disdik DKI Jakarta justru tidak bisa mengungkapkan lebih jauh perihal kepastian rencana bantuan dana kepada siswa yang tidak lolos PPDB.

"Saat ini masih dalam pembahasan," jawabnya singkat saat dikonfirmasi.

Baca juga: Program Banjir Anies Tak Maksimal, DPRD: Jadi Beban Warga

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengucurkan anggaran Rp171 miliar untuk bantuan uang pangkal bagi siswa terdampak covid-19 yang masuk sekolah swasta karena tidak lolos masuk ke sekolah negeri melalui PPDB.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, bantuan anggaran ini dibagi untuk siswa yang masuk ke SD, SMP, dan SMA/SMK swasta. Bantuan yang diberikan selain untuk uang pangkal masuk ke sekolah swasta, juga diberikan untuk membayar SPP. (J-3)