NasDem Pengawasan DKI Soal Batasan 50 Karyawan Tak Efektif

Wakil Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai pengawasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pembatasan 50% karyawan tidak efektif. Hal itu yang menjadi penyebab maraknya pelanggaran oleh pengelola perusahaan.

"Pengawasannya memang tidak efektif. Perusahaan atau kantor mana yang melanggar saya tidak tahu. Mereka (pemprov) sibuk mengawasi di jalan raya dan di mal," kata Nova, Selasa (28/7).

Menurutnya, kebijakan pembatasan kapasitas 50% sudah tepat untuk mengurangi interaksi atau kerumunan di satu kantor. Namun, lanjutnya, masih ada perusahaan yang tidak menghiraukan aturan itu.

"Balik lagi ke individu dan pengelola perusahaan itu. Mau patuh atau enggak soal kapasitas 50% itu. Saya sih lihatnya masih banyak mereka yang masuk full. Bahkan kalau makan siang, ada yang ngumpul ramai-ramai," terang Nova.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta diminta tidak banyak memberikan alasan soal kelalaian kinerja mereka terhadap perusahaan yang didapati melanggar aturan protokol seperti di kantor media daring Okezone. Nova meminta Pemprov DKI untuk jemput bola dalam pengawasan.

"Jangan hanya nunggu laporan dari masyarakat. Gerak dong. Supaya klaster perkantoran tidak merebak lagi," pungkas Nova.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19, tercatat ada 375 pegawai dari 59 kantor di Ibu Kota yang terpapar virus covid-19. Kantor-kantor itu mulai dari kantor kementerian, perusahaan swasta, kantor Dinas DKI, dan lainnya

Dari data itu, secara keseluruhan, kantor BUMN Antam menjadi kantor yang karyawannya paling banyak tertular covid-19. Ada 68 kasus di BUMN Antam. Kemudian kantor Kimia Farma pusat dengan 20 kasus. (OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Bude