DPRD DKI Jakarta menilai realisasi program banjir DKI selama setahun tidak maksimal. Hal ini terlihat dari hasil realisasi program yang hanya mencapai 63,76%. Fraksi PSI DKI menyebut anggaran untuk penanganan banjir sekitar Rp3,31 triliun di APBD 2019.
"Iya masih jauh dari maksimal dalam menangani banjir. Ini akan sangat membebani jika masyarakat masih harus berjuang menghadapi banjir," ujar Wakil Ketua Fraksi PSI DKI Justin Adrian, Jakarta, Selasa (27/8).
Ia mengatakan banjir di awal tahun telah membawa dampak yang besar bagi perekonomian dan kehidupan warga DKI Jakarta.
Bahkan yang paling menyedihkan, lanjut Justin, adalah membawa korban jiwa. PSI mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk mengebut program-program pengendalian banjir yang belum tuntas.
Menurut Justin, program seperti normalisasi sungai dan waduk, pembuatan tanggul untuk mengatasi banjir rob, perawatan rumah pompa dan pintu air harus dimaksimalkan.
Baca juga: Realisasi Program Banjir DKI Jakarta Minim
Sependapat dengan Justin, anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem Muhammad Idris juga meminta Pemprov DKI untuk meningkatkan intensitas penanganan banjir.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara terpadu dengan konsep naturalisasi dianggap kurang efektif.
"DKI kurang memperhatikan pemeliharaan saluran air yang bersinergi antara dinas lingkungan hidup, sumber daya air, dan juga PPSU yang berada di kelurahan. Suku dinas yang memiliki satuan pelaksana sampai ke tingkat kelurahan tidak perlu saling menunggu dalam melakukan pemeliharaan saluran air yang berada di lingkungan RT dan RW," tukas Idris. (OL-14)
