Selasa 21 Juli 2020, 04:45 WIB

Reklamasi Dilarang Mulai sebelum Revisi Perda Rampung

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Reklamasi Dilarang Mulai sebelum Revisi Perda Rampung

MI/Putri Yuliani
Ketua Bapemperda DPRD DKI, Pantas Nainggolan (kiri).

 

DPRD DKI Jakarta melarang Gubernur Anies Baswedan membangun reklamasi Ancol sebelum revisi peraturan daerah rencana detail tata ruang (RDTR) selesai dibahas.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Pantas Nainggolan menegaskan sampai saat ini belum ada jadwal resmi kapan rapat paripurna pembahasan revisi perda itu dilakukan.

“Yang jelas, jangan ada pembangunan dulu di sana kalau perda belum terbit,” ujar Pantas di Jakarta, kemarin.

Pantas menjelaskan sebelum Bapemperda menyusun dan membahas perda tersebut, harus ada rapat paripurna antara eksekutif dan legislatif. “Di situ, Pak Gubernur menjelaskan rancangan perda, setelah itu baru kita bahas penyusunannya secara keseluruhan,” kata Pantas.

Menurut anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan itu, pembahasan dalam paripurna itu perlu dilakukan untuk mengetahui kajiankajian, seperti analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau amdal dan kajian lingkungan lainnya.

Pantas menegaskan Anies tidak bisa sembarangan langsung membangun reklamasi Ancol sebelum anggotan dewan sepakat terhadap revisi perda RDTR tersebut. “Ini kan ada inkonsistensi gubernur yang sebelumnya mencabut izin reklamasi (teluk Jakarta) dan kini mau mereklamasi ancol. Perlu ada alasan yang mendasari hal ini. Kalau tidak ada perda, tidak bisa,” kata Pantas.

Raperda RDTR dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan payung hukun yang mengatur reklamasi di pesisir pantai utara Jakarta. #Pantas mengatakan dua raperda itu mengacu pada aturan hukum yang sama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 60/2020 tentang Tata Ruang Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur atau Jabodetabek-Punjur.

Sementara itu, izin reklamasi dari Anies kepada PT Pembangunan Jaya Ancol dikeluarkan hanya melalui Keputusan Gubernur Nomor 237/2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Seluas 35 ha dan Kawasan Taman Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 ha yang ditandatangani pada 24 Februari 2020.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjutak pun menuding bahwa proyek reklamasi Ancol sengaja dibuat untuk menguntungkan para pengusaha atau taipan yang membantu Gubernur Anies Baswedan. (Ins/J-1)

Baca Juga

dok.Ist

Lestarikan Kebudayaan Sunda, DPRD dan Pemkot Bogor Bersinergi

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 09 Desember 2022, 22:53 WIB
DALAM rangka merayakan Pekan HAM) Kota Bogor. Kecamatan Bogor Selatan, menggelar acara diskusi dengan tema 'Merawat Kebudayaan...
Dok Facebook H3 Jakarta

H3 Jakarta akan Lebih Berkontribusi untuk Pariwisata Indonesia

👤Fetry Wuryasti 🕔Jumat 09 Desember 2022, 20:26 WIB
HIMPUNAN Humas Hotel (H3) Jakarta melaksanakan serah terima serah terima pengurusan dari tim pengurus 2020-2022, ke tim pengurus 2022-2024,...
DOK.MI

Terungkap Alasan Keluarga Tewas di Kalideres tidak Dimakamkan hingga Mengering

👤Rahmatul Fajri 🕔Jumat 09 Desember 2022, 19:53 WIB
Saat itu, keluarga tidak mampu melakukan pemakaman, karena kondisi keuangan yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya