Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Program belajar mengajar sekolah tahun ajaran (TA) 2020 akan segera dimulai. Dinas Pendidikan Kota Depok mewanti-wanti pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan apa pun.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin menegaskan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD dan SMP, wali murid atau orang tua tidak dikenai biaya apa pun. "Tidak ada biaya pembangunan, seragam dan lainnya. Segala macam pungutan pada PPDB dilarang," ujar Thamrin, Jumat (10/7).
Selama ini, meski sudah dilarang, tapi faktanya, pada pelaksanaan PPDB tiap tahunnya, wali murid seringkali dipungut biaya seragam atau pembangunan dengan dalih atas kesepakatan bersama komite sekolah.
Baca juga: Fraksi NasDem Minta Anies Tetap Prioritaskan Pengendalian Banjir
Untuk biaya seragam yang selalu dikenakan pada PPDB merupakan hal yang tidak wajib. Menurut Thamrin, seragam sekolah bisa langsung disediakan oleh pihak orang tua/wali murid. Jadi, pihak sekolah tidak bisa mewajibkan wali murid memungut iuran tersebut pada pelaksanaan PPDB.
"Kami tegaskan seragam orang tua yang beli di luar sekolah. Untuk seragam batik bebas dulu sambil menunggu batik khas Kota Depok dijual bebas di pasaran," tukas Thamrin.
Dikonfirmasi siswa kelas VII tahun ajaran 2019 tidak pakai seragam batik sampai naik kelas VIII. Padahal mereka sudah bayar saat PPDB tahun lalu.
Menurut Thamrin, sekolah belum memungut uang seragam batik tahun lalu. "Sekolah tidak memungut biaya seragam batik," ucap Thamrin .
Terkait belajar mengajar secara tatap muka, Thamrin menyebut pihaknya masih belum bisa memastikan. "Yang pasti adalah proses belajar mengajar akan dilakukan efektif 13 Juli 2020. Tetapi pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh atau siswa belajar dari rumah masing-masing," jelasnya.
Hal itu, imbuh Thamrin, karena Kota Depok masih berada di zona kuning covid-19, sehingga Pemerintah Kota Depok mengikuti kebijakan pemerintah pusat belajar jarak jauh. "Kalau zona kuning tidak bisa tatap muka belajar di sekolah," pungkasnya. (OL-14)
DUA kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali memicu diskusi luas mengenai arah pendidikan dasar di Indonesia.
Cari tahu jadwal lengkap pendaftaran SPMB Jakarta 2025 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Simak tanggal prapendaftaran, pengajuan akun, dan jalur seleksi terbaru di sini.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong upaya sosialisasi masif sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.
KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi dan menyambut baik atas upaya pemerintah dalam memperbarui dan memperbaiki sistem PPDB.
Pada saat melihat SPMB, ada satu hal yang menarik di mana jalur zonasi berubah menjadi jalur domisili.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai sistem anyar penerimaan siswa yaitu Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak menyelesaikan masalah yang mengakar di sistem Pendidikan
Upaya pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi nasional masih belum optimal. Hal itu disebabkan banyaknya pungutan atau pengenaan pajak yang cukup tinggi sejak tahapan eksplorasi.
MARAK wisatawan mancanegara yang tidak membayar pungutan disorot. Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan usulan agar menerapkan sanksi kurungan
Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang pemungutan royalti untuk sektor batu bara.
Penerapan penarikan pungutan sebesar Rp150 ribu bagi setiap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali telah berlangsung selama lebih dari satu bulan, dimulai sejak 14 Februari 2024.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak keras rencana pemerintah perihal pungutan wisata yang dibebankan melalui tiket pesawat.
REKTOR Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita, menyebut gejala korupsi di Indonesia sudah memasuki level siaga
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved