Datangi Anies, KPK Minta Penerima Bansos Disesuaikan dengan NIK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (9/7) secara langsung melakukan monitoring atas implementasi penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta.

Dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya, bertempat di Ruang Pola Balaikota DKI Jakarta, pukul 09.00 – 10.30 WIB.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan pertemuan tersebut membahas tentang implementasi dan progres penyaluran bansos baik berupa bantuan langsung tunai maupun sembako, kendala yang dihadapi, serta rencana pembangunan 'database' berbasis desa dengan pendekatan yang menyeluruh.

"KPK meminta agar pendataan penerima bansos dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta melakukan koordinasi berkelanjutan dengan instansi pusat dalam pemberian bansos agar penyaluran tepat sasaran," kata Nurul dalam keterangan resminya, Kamis (9/7).

Baca juga: BIN Gelar Rapid Test di Kantor Wali Kota Jakbar, 4 Positif Korona

Dalam paparannya, Gubernur DKI menyampaikan bahwa pemerintahannya telah menyalurkan bansos sebanyak 4 tahap untuk rata-rata 1,1 juta KK pada tiap tahapnya.

Pihaknya juga telah melakukan pemadanan data penerima bantuan untuk tahap 1 yang berangkat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), KJP plus, dan data penerima bantuan lainnya termasuk data usulan RT/RW/Lurah/Camat, kalangan terdampak seperti ojek online dan UMKM, hingga komunitas terdampak seperti pekerja seni, dan lainnya. Selanjutnya, untuk tahap 2 hingga 5, kembali dilakukan pemutakhiran sesuai hasil pendataan.

Pada kesempatan tersebut KPK juga mengingatkan agar pemda selalu bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), khususnya dalam hal penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, agar prosesnya akuntabel.(OL-4)