Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai kepala daerah paling responsif menangani covid-19. Anies mengalahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini
Direktur IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan, sebanyak 62.6 persen publik menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paling responsif dalam menangani pandemi. Di susul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 60.1%. Lalu disusul DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono dengan 54.3%
"Formasi ini menggeser Ridwan Kamil yang hanya memperoleh penilaian 53.0 persen dan Risma hanya 40,1%. Biasanya RK selalu bersanding dengan Anies dan Ganjar," kata Dedi saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (4/7).
Dedi mengatakan, faktor populer yang mempegaruhi Anier meraih suara tertinggi dari survei IPO terkait penilaian warga atas pendistribusian bantuan sosial, kejelasan instruksi atas kebijakan yang terkait langsung pandemi.
"Selain itu, Anies diuntungkan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memiliki intensitas pemberitaan terbanyak diantar yang lain. Sehingga memungkinkan gerak aktiftasnya lebih dulu diketahui publik dibanding kepala daerah yang lain," jelas Dedi
Hasil survei IPO lainya menyebut pemerintah daerah lebih baik dari pemerintah pusat. Secara umum, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam masa Pandemi hanya 58.6%.
Dari total kepuasan itu terdistribusi untuk kinerja pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke tingkat RW dan RT. Jika dibagi dalam klaster pemerintahan, maka kepuasan tertinggi ditujukan kepada pemerintah Daerah. Sebanyak 34,4% publik merasa tidak puas, dan 7% tidak memberikan jawaban.
"Pemerintah Daerah dianggap jauh lebih baik dengan perolehan respon publik 41.9persen, di banding dengan Pemerintah Pusat yang hanya 32.5persen, tentu ini riskan sekali, karena pemerintah pusat dalam anggapan publik terbagi pada Presiden dan paraMenteri, sementara Daerah hanya ditujukan untuk Gubernurnya," ungkap Dedi.
Adapun metode survei yang dilakukan ialah Wellbeing Purposive Sampling (WPS), dengan melihat komposisi jumlah populasi di tiap wilayah tersurvey. WPS memungkinkan pendapat publik tersimpan dengan model spiral majority, di mana setiap surveyor mendistribusikan questionnaire sesuai kuota sebaran.
Dedi mengatakan, validitas data menggunakan triangulasi bertingkat, membandingkan antar data terinput, dengan analisis coder expert dan pengecekan ulang melalui wawancara via telepon sejumlah 20% dari total 1350 responden tersebar di 30 Provinsi terpilih. Sampling error pada 3.54% dengan tingkat akurasi data dalam rentang maksimum 97%.(OL-4)
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengerukan kali akan dilakukan secara terus-menerus sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir di Ibu Kota.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah fasilitas olahraga di berbagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda siap menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di delapan titik
Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. UMP Jakarta 2025 atau sebelumnya sebesar Rp5.396.761 dan ada kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dibanding tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved