Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (Ikappi) menilai sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat ke pedagang pasar minim.
"Banyak pedagang belum mendapatkan informasi yang lebih detail dan utuh tentang sosialisasi soal larangan plastik sekali pakai itu," ungkap Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPP IKAPPI Miftahudin dalam keterangan resminya, Kamis (2/7).
Oleh karena itu, Ikappi meminta jajaran Gubernur Anies Baswedan untuk melakukan langkah-langkah maksimal dalam proses edukasi dan sosialisasi. Pedagang pasar, katanya, perlu dingatkan soal pentingnya mengetahui bahaya penggunaan kantong plastik.
Baca juga: KCI Sebut Protokol Kesehatan di KRL Cukup Ketat
"Kami mendorong kepada Pemprov agar melibatkan pedagang pasar atau kelompok-kelompok pedagang pasar atau ketua-ketua blok pasar untuk ikut membantu mensosialiasikan. Itu jauh lebih efektif," jelas Miftahudin.
Menurutnya, pelibatan pedagang dalam setiap kebijakan Pemprov DKI itu menjadi kunci keberhasilan program itu dilaksanakan.
Setelah 6 bulan sebelumnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelarangan penggunaan kantong belanja sekali pakai pada pusat perbelanjaan, swalayan, dan pasar rakyat di seluruh wilayah Jakarta berlaku kemarin.
“Aturan ini (Pergub nomor 142 tahun 2019) berlaku mulai 1 Juli 2020. Karena itu seluruh pertokoan baik itu toko swalayan, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, semua berkewajiban menyediakan kantong belanja ramah lingkungan,” ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota, Rabu (1/7). (OL-14)
