Rabu 01 Juli 2020, 10:50 WIB

Masih Sediakan Kantung Plastik, Swalayan Bisa Didenda Rp25 Juta

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Masih Sediakan Kantung Plastik, Swalayan Bisa Didenda Rp25 Juta

Antara/Akbar Nugroho Gumay
Pedagang memasukkan belanjaan ke dalam tas belanjaan saat bertransaksi di Pasar Tebet Barat Jakarta

 

Kebijakan pelarang kantung belanja berbahan plastik hari ini resmi berlaku di seluruh Jakarta. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Gubernur No. 142 tahun 2020.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengatur sanksi terhadap pusat perbelanjaan, pertokoan swalayan, hingga pasar rakyat yang melanggar aturan ini.

"Mekanisme pembinaan dan pengawasan akan dilakukan sebelum pengenaan sanksi. Pemberian sanksi dilakukan berjenjang, dimulai dari pengelola yang menerbitkan surat teguran apabila ditemukan pelaku usaha di pusat perbelanjaan yang mereka kelola tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih, Selasa (30/6).

Andono menambahkan bahwa pengenaan sanksi administrastif berupa teguran tertulis akan dilakukan tiga kali. "Teguran tertulis pertama berlaku selama 14 hari. Bila masih dilanggar, maka Pemprov DKI akan memberikan teguran tertulis kedua yang berlaku selama tujuh hari. Teguran tertulis ketiga akan diberikan apabila pelaku usaha masih membandel dan teguran tertulis ketiga berlaku selama tiga hari," lanjutnya.

Baca juga: Kebijakan Plastik Berbayar Gagal Atasi Masalah

Kemudian, sambung Andono, akan ada sanksi uang paksa jika tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga. "Dalam waktu 3 x 24 jam setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan, terhadap pengelola dikenakan uang paksa secara bertahap Rp5 juta dengan kelipatannya sampai maksimal Rp25 juta," tegas Andono.

Andono juga menyebut sanksi terberat selanjutnya adalah pembekuan izin. Sanksi ini akan diberlakukan jika yang bersangkutan tidak melaksanakan sanksi administratif uang paksa.

"Pencabutan izin jika tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin," ujar Andono. (OL-14)

Baca Juga

Antara

243 Kasus Omikron Transmisi Lokal Terdeteksi di DKI

👤Ant 🕔Senin 17 Januari 2022, 23:27 WIB
"Total kasus omikron di DKI ada 825, terpapar dari luar negeri 582, yang transmisi lokal atau nonpelaku perjalanan luar negeri 243...
MI/Rahmatul Fajri

Polisi Terbitkan SP3 Kasus Mafia Tanah Tukang AC

👤Rahmatul Fajri 🕔Senin 17 Januari 2022, 20:32 WIB
POLRES Metro Jakarta Barat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus mafia tanah dengan korban tukang AC, Ng Je...
Medcom

Penetapan Raperda Tangsel 2022 Jangan Tabrak Regulasi

👤Syarief Oebaidillah 🕔Senin 17 Januari 2022, 20:22 WIB
DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, telah memasukan 24 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke Program Pembentukan Perda...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya