Rabu 01 Juli 2020, 10:35 WIB

Kebijakan Plastik Berbayar Gagal Atasi Masalah

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Kebijakan Plastik Berbayar Gagal Atasi Masalah

Antara/Akbar Nugroho Gumay
Pembeli membawa tas belanjaan saat berbelanja di Pasar Tebet Barat, Jakarta

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai hari ini memberlakukan pelarangan penggunaan kantung belanja berbahan plastik yang diatur melalui Peraturan Gubernur No. 142 tahun 2020.

Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi timbunan sampah plastik yang mencapai 13 juta ton per tahun di TPST Bantargebang.

Sebelumnya, Indonesia juga pernah mengeluarkan kebijakan plastik belanja berbayar. Namun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan kebijakan ini tidak efektif untuk mengurangi sampah dari sumbernya karena masih banyak orang yang mau membayar plastik belanja.

"Jika sekali pakai tentu tidak memenuhi prinsip guna ulang (reusable) yang dirancang untuk dapat digunakan berulang kali, sehingga tidak menjawab tujuan dari kebijakan ini, yaitu pengurangan sampah di sumber," kata Andono, Selasa (30/6).

Di TPST Bantar Gebang, sampah bekas kresek menyumbang jumlah yang signifikan. Saat ini, sampah di TPST Bantargebang sudah mencapai 39 juta ton. Sebanyak 34% dari angka tersebut atau 13 juta ton adalah plastik dan kebanyakan kantong kresek.

Hal ini disebabkan jenis kantong kresek tidak laku dikumpulkan oleh pemulung untuk didaur ulang oleh industri daur ulang. Padahal bila tidak didaur ulang, maka plastik hanya akan menjadi sampah yang membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terdekomposisi secara alamiah.

Sampah plastik sudah menjadi masalah global. Tahun 2015, Jambeck Research Group merilis laporan penelitian 'Plastic waste inputs from land into the ocean' yang dilakukan pada 192 negara. Dalam laporan tersebut memuat peringkat 192 negara berdasarkan perkiraan sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik di tahun 2010. Indonesia turut menyumbang sampah plastik di laut sebesar 1,3 juta ton per tahun, berada di peringkat kedua setelah Tiongkok sebesar 3,5 juta ton per tahun.

Baca juga: Belanja Tanpa Kantung Plastik Mulai Berlaku Hari Ini

"Kita memerlukan kebijakan untuk menangani masalah ini. Secara bertahap kita mulai dari pembatasan kantong plastik sekali pakai atau kresek. Jenis ini banyak substitusinya, sehingga kami meyakini tidak akan merepotkan masyarakat," jelasnya.

Ia pun meyakini kebijakan ini akan efektif untuk mengurangi timbunan sampah plastik.

"Kita memerlukan kebijakan untuk menangani masalah sampah plastik ini. Menginggat pengelolaan sampah plastik sudah menjadi masalah global, tidak saja masalah lokal Indonesia," tukasnya.

Tahap awal, lanjut Andono, dimulai dari pembatasan kantong plastik sekali pakai atau kresek. Jenis ini banyak substitusinya, sehingga diyakini tidak merepotkan masyarakat.

"Harapannya kesadaran masyarakat untuk bijak menggunakan plastik bisa terbangun dari disiplin membawa Kantong Belanja ramah Lingkungan ketika berbelanja," tegas Andono. (OL-14)

Baca Juga

MI/Ramdani

Anies: Pandemi, Satu Juta Orang di Jakarta Bekerja dari Rumah

👤Selamat Saragih 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 19:47 WIB
Orang-orang sekarang bebas bersepeda di pagi hari sebelum berangkat kerja atau kadang berangkat kerja dengan...
MI/ANDRI WIDIYANTO

PSBB Transisi, Taman Margasatwa Ragunan Masih Sepi Pengunjung

👤Deden Muhamad Rojani 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 16:48 WIB
Di hari Sabtu pekan lalu jumlah orang yang datang berada di kisaran 800 pengunjung dan Minggu pekan lalu mencapai 1.500...
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Anies: Covid -19 Justru Membuka Peluang Dunia Digital

👤Deden Muhamad Rojani 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 15:53 WIB
Pandemi justru membuat kegiatan masyarakat lebih leluasa lantaran kegiatan dilakukan secara daring, masyarakat lebih bebas memilih...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya