Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengkritik Gubernur Anies Baswedan soal reklamasi izin Ancol. Ia mendesak agar perluasan lahan tersebut untuk membangun rumah susun (rusun) nelayan.
“Warga nelayan adalah kelompok yang paling rentan terkena imbas dari proyek reklamasi ini. Di Jakarta Utara, bisa dilihat sendiri ada ribuan warga hidup di rumah yang tidak layak, di lingkungan yang tidak sehat, dan selalu terancam banjir," ujar Anies dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (29/6).
Menurut Justin, lahan 6 hektar tersebut bisa digunakan untuk membangun rusun nelayan sekurangnya 4.000 unit, dengan asumsi dibangun tower setinggi 16 lantai dan luas tiap unit 50 meter persegi. Tidak hanya hunian, lahan tersebut juga bisa digunakan untuk membangun kawasan terpadu yang di dalamnya terdapat pasar, sekolah, dan puskesmas.
“Saat ini pendapatan daerah sedang anjlok akibat pandemi covid. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus kreatif mencari sumber pembiayaan lain agar pembangunan rusun nelayan tidak membebani APBD. Salah satunya, Gubernur Anies bisa memerintahkan agar pihak developer menanggung biaya pembangunan rusun nelayan," jelas Justin.
Baca juga: DPRD Ancam Reklamasi Ancol Bisa Dihentikan
Anggota Komisi D DPRD itu mengatakan, Gubernur Anies sebaiknya menggunakan hak diskresi itu untuk memberikan manfaat yang besar ke nelayan.
Justin menyebut, Anies telah menyetujui dua proyek reklamasi seluas 35 hektar dan 120 hektar di kawasan Ancol yang tertuang pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Dalam keputusan tersebut, PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai developer harus menyerahkan kontribusi berupa lahan seluas 6 hektar. Namun belum jelas apakah lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat kecil
“Dengan adanya hak diskresi, maka hanya butuh political will dari Gubernur Anies. Ini sesederhana Gubernur tinggal kasih perintah saja. Jika Gubernur benar-benar peduli dengan kualitas hidup warganya, maka dalam waktu dekat akan segera terwujud rusun untuk nelayan," pungkas Justin. (OL-4)
CALON gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) mendukung program reklamasi karena wilayah utara bakal jadi masa depan Jakarta.
Satpol PP tak bisa langsung menindak kegiatan yang berjalan di Pulau Maju tanpa adanya rekomendasi dan arah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta
Pemerintahan Provinsi DKI menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi 409 rumah mewah dan 212 rumah kantor (rukan) di lahan reklamasi Pulau C dan D padahal
Ia mengaku belum mengetahui ihwal laporan penerbitan IMB untuk 409 rumah mewah dan 212 rumah kantor (rukan) di lahan reklamasi Pulau C dan D.
IMB bisa gugur jika tidak sesuai dengan Raperda Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Perbaikan empat stadion yang akan digunakan dalam gelaran Piala Dunia U-17 mulai November 2023 mendatang, memakan anggaran mencapai Rp100 miliar.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024.
Pengunjung dapat naik bus Transjakarta yang khusus mengantar pulang pergi Ancol–area parkir Kemayoran.
Pompa air tersebut dilengkapi dengan 48 unit pompa dengan kapasitas buang 447,1 meter kubik/menit dan saat ini kondisinya berfungsi dengan baik.
Pasalnya, Monas merupakan cagar budaya yang tidak bisa diubah fungsi dan bentuknya secara sembarangan.
Dermaga tersebut merupakan salah satu gerbang bagi wisatawan maupun penduduk untuk menuju Kepulauan Seribu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved