Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengkritik Gubernur Anies Baswedan soal reklamasi izin Ancol. Ia mendesak agar perluasan lahan tersebut untuk membangun rumah susun (rusun) nelayan.
“Warga nelayan adalah kelompok yang paling rentan terkena imbas dari proyek reklamasi ini. Di Jakarta Utara, bisa dilihat sendiri ada ribuan warga hidup di rumah yang tidak layak, di lingkungan yang tidak sehat, dan selalu terancam banjir," ujar Anies dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (29/6).
Menurut Justin, lahan 6 hektar tersebut bisa digunakan untuk membangun rusun nelayan sekurangnya 4.000 unit, dengan asumsi dibangun tower setinggi 16 lantai dan luas tiap unit 50 meter persegi. Tidak hanya hunian, lahan tersebut juga bisa digunakan untuk membangun kawasan terpadu yang di dalamnya terdapat pasar, sekolah, dan puskesmas.
“Saat ini pendapatan daerah sedang anjlok akibat pandemi covid. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus kreatif mencari sumber pembiayaan lain agar pembangunan rusun nelayan tidak membebani APBD. Salah satunya, Gubernur Anies bisa memerintahkan agar pihak developer menanggung biaya pembangunan rusun nelayan," jelas Justin.
Baca juga: DPRD Ancam Reklamasi Ancol Bisa Dihentikan
Anggota Komisi D DPRD itu mengatakan, Gubernur Anies sebaiknya menggunakan hak diskresi itu untuk memberikan manfaat yang besar ke nelayan.
Justin menyebut, Anies telah menyetujui dua proyek reklamasi seluas 35 hektar dan 120 hektar di kawasan Ancol yang tertuang pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Dalam keputusan tersebut, PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai developer harus menyerahkan kontribusi berupa lahan seluas 6 hektar. Namun belum jelas apakah lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat kecil
“Dengan adanya hak diskresi, maka hanya butuh political will dari Gubernur Anies. Ini sesederhana Gubernur tinggal kasih perintah saja. Jika Gubernur benar-benar peduli dengan kualitas hidup warganya, maka dalam waktu dekat akan segera terwujud rusun untuk nelayan," pungkas Justin. (OL-4)
“Ini bukan lagi persoalan tata ruang semata, tetapi sudah menjadi sumber peningkatan risiko bencana nasional, kerugian negara, dan ancaman keselamatan masyarakat pesisir,”
SELALU ada pilu yang membuat lutut gemetar tiap mendengar ramalan ilmuwan tentang dunia yang makin kerontang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) ditangguhkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai proyek reklamasi di Pulau Pari lebih banyak mudharat daripada manfaat. I
Sayangnya, ekosistem berupa tanaman penyangga pantai, dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda reklamasi.
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Sebanyak lebih dari 750 peserta, mulai dari atlet lokal hingga internasional, bersaing dalam tiga disiplin utama multisport: Triathlon, Duathlon, dan Aquathlon.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memulai pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang akan menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium dengan area wisata Ancol.
BNN meminta masyarakat tidak ragu melaporkan indikasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika usai penggerebekan lab narkotika di Ancol.
BNN masih memburu tiga orang, termasuk dua WNA China, terkait laboratorium narkotika liquid vape dan happy water di apartemen Ancol, Jakarta Utara.
Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek laboratorium narkotika liquid vape dan happy water di apartemen Ancol. Empat tersangka jaringan internasional ditangkap.
Hingga Kamis (1/1) pukul 10.00 WIB, sebanyak 16.250 orang tercatat telah memasuki kawasan wisata Ancol.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved