Senin 29 Juni 2020, 13:40 WIB

DPRD Ancam Reklamasi Ancol Bisa Dihentikan

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
DPRD Ancam Reklamasi Ancol Bisa Dihentikan

ANTARA/ANDIKA WAHYU
Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara

 

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan tidak setuju dengan adanya reklamasi Ancol yang diizinkan Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya, rencana perluasan lahan di tempat wisata itu bisa disetop lantaran tidak ada urgensi yang dilihat pihaknya.

"Bisa dihentikan itu (reklamasi Ancol). Kalau DPRD ini secara kolektif kolegial memandang itu melanggar hukum dan belum urgent saat ini, bisa saja (disetop)," kata Manuara, Jakarta, Senin (29/6).

Manuara mempertanyakan izin reklamasi yang diberikan Anies Baswedan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Ia menuding adanya reklamasi Ancol itu kental dengan komersialisasi.

"Ancol ini bisa (dijadikan) mainan bisnis properti. Salah satu bidang usahanya adalah properti. Bisa saja mungkin ada ekspansi untuk mengembangkan bisnis properti di samping bisnis hiburannya," kata Manuara.

Ia juga menganggap reklamasi Ancol tidak sesuai dengan janji kampanye Anies saat maju di Pilkada 2017 yang tidak setuju dengan reklamasi.

Baca juga: Soal Reklamasi Ancol, Politisi PDIP Anggap Anies Ingkari Janji

Izin reklamasi yang diberikan Anies kepada PT Pembangunan Jaya Ancol tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas ± 35 Ha (Lebih Kurang Tiga Puluh Lima Hektar) Dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas ± 120 Ha (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Hektar.

"Iya (tidak sesuai janji). Penyelenggara pemerintahan itu harus konsisten. Akuntabilitas kebijakan publik itu yang utama. Jadi jangan keluarkan kebijakan yang tidak dipertanggungjawabkan, tidak akuntabel," pungkas Manuara.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menegaskan bahwa pemberian izin perluasan reklamasi untuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol seluas 150 hektare merupakan ironi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. (OL-14)

Baca Juga

Dok. MI

Anies Diduga Langgar Perda Tata Ruang

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 10 Juli 2020, 06:15 WIB
Keputusan itu dinilai telah melanggar Perda DKI No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta...
ANTARA FOTO/Adam Bariq

Eksploitasi Seks Anak semakin Mengkhawatirkan

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 10 Juli 2020, 06:10 WIB
Pelaku, lanjut Nana, mengiming-imingi para korbannya sebagai foto...
Antara/Aswaddy Hamid

Tiba di Indonesia, WNA Wajib Lakukan Ini saat PSBB Transisi

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 10 Juli 2020, 00:13 WIB
WNA yang telah mengantongi hasil tes PCR negatif dan lolos pemeriksaan tambahan di bandara dapat langsung melanjutkan perjalanan ke tempat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya