Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMA Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp 5,32 triliun untuk program bantuan sosial (bansos).
"Tidak kurang dari Rp 5,32 triliiun yang dianggarkan Pemprov DKI bersama DPRD dan terus berproses pembagiannya," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria, dalam seminar virtual, Jumat (26/6).
Penyaluran bansos DKI selama ini dibantu Kementrian Sosial. Distribusi bansos dibagi menjadi dua. Dari Kementerian Sosial, penyaluran bansos sampai tahap keempat menyasar 1,29 juta kepala keluarga (KK). Adapun Dinas Sosial DKI Jakarta membagikan bansos ke 1,14 juta KK.
"Jadi, tidak kurang dari 2,4 juta KK yang dibagikan Pemprov dan pusat. Ini data jumlahnya luar biasa. Sekalipun bantuannya hanya kebutuhan pokok, seperti beras, kornet, sabun kecap, minyak goring dan mie instan," jelas Riza.
Baca juga: Mensos: Pemprov DKI Tidak Salurkan Bansos Sembako Juli-Desember
Dalam menyalurkan bansos, lanjut dia, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. "Alhamdulillah hubungan semakin baik, semakin terarah, tepat sasaran dan tepat guna," klaim dia.
Namun, Riza mengakui perbaikan data penerima bansos masih harus dilakukan Pemprov DKI dan Kementerian Sosias. Sepanjang Juli hingga Desember, penyaluran bansos sepenuhnya ditangani pusat.
"Bangsa Indonesia ini punya kelemahan. Kita lemah dalam hal pendataan dan pemutakhiran data. Kita terus perbaiki itu," pungkas Riza.(OL-11)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved