Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan dirinya tidak akan menyetujui penjualan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di PT Delta Djakarta Tbk.
Hal itu dikemukakan Pras, sapaan akrab Prasetyo dalam rapat bersama Komis C DPRD DKI Jakarta hari ini di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pemprov DKI diketahui memiliki saham sebesar 26,25% di perusahaan yang memproduksi bir merek Anker itu. Sebanyak 58,33% dimiliki oleh San Miguel Malaysia dan sisanya oleh masyarakat.
"Selama saya jadi ketua DPRD yang kedua kali ini, Anker bir bintang nggak akan saya jual. Nggak ada salahnya. PT Delta itu nggak ada salahnya," ujar Pras, Selasa (23/6).
Menurutnya hal yang perlu dikendalikan bukanlah perusahaannya melainkan peredarannya. Hal itu menjadi wewenang pemerintah agar bisa mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar hanya dapat dijual di lokasi-lokasi tertentu yang legal.
Baca juga: Anies Diminta Hapus Pajak PJU untuk UMKM, dan Layanan Sosial
Ia menegaskan bila Pemprov DKI tetap menjualnya saat ini, ia yakin tidak akan ada yang mau membeli karena pelemahan ekonomi. Selain itu, nilai saham DKI di perusahaan itu cukup besar mencapai lebih dari Rp1 triliun.
"Sekarang siapa mau beli di bursa efek," katanya.
Sejarah kepemilikan Pemprov DKI atas saham di PT Delta Djakarta bermula dari era kolonial Belanda. Saat menjajah Indonesia, Belanda mendirikan banyak pabrik minuman keras di berbagai daerah.
Jelang kemerdekaan Indonesia, Belanda pun angkat kaki dari bumi pertiwi. Sementara pabrik minuman beralkohol tetap berjalan lalu sahamnya diserahkan ke pemerintah Indonesia. Selanjutnya pemerintah menyerahkannya kepada pemda-pemda tempat pabrik itu berdiri termasuk kepada Pemprov DKI Jakarta. (OL-14)
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
IHSG mengalami koreksi sekitar 1% sepanjang dua minggu terakhir
PT Delta Djakarta Tbk berhasil meraih laba hingga Rp123,5 miliar tahun lalu. Dengan keuntungan tersebut, PT Delta bakal menyetorkan dividen kepada Pemprov DKI hingga Rp52,5 miliar.
Pemprov DKI Jakarta juga tidak berusaha menambah permodalan ke dalam perusahaan tersebut untuk menambah jumlah saham.
Demokrat memberi sejumlah catatan bagi Pemprov DKI yang akan menjual saham bir harus mendapatkan persetujuan DPRD
WAKIL Ketua Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Sunarsip mengatakan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjual saham bir milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk.
MANTAN Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menegaskan tak ada potensi korupsi dalam penjualan saham yang rencananya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved