Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Ketua DPRD Tak Rela Saham DKI di Perusahaan Bir Dijual

Putri Anisa Yuliani
23/6/2020 15:00
Ketua DPRD Tak Rela Saham DKI di Perusahaan Bir Dijual
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi(MI/Insi Nantika Jelita)

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan dirinya tidak akan menyetujui penjualan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di PT Delta Djakarta Tbk.

Hal itu dikemukakan Pras, sapaan akrab Prasetyo dalam rapat bersama Komis C DPRD DKI Jakarta hari ini di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Pemprov DKI diketahui memiliki saham sebesar 26,25% di perusahaan yang memproduksi bir merek Anker itu. Sebanyak 58,33% dimiliki oleh San Miguel Malaysia dan sisanya oleh masyarakat.

"Selama saya jadi ketua DPRD yang kedua kali ini, Anker bir bintang nggak akan saya jual. Nggak ada salahnya. PT Delta itu nggak ada salahnya," ujar Pras, Selasa (23/6).

Menurutnya hal yang perlu dikendalikan bukanlah perusahaannya melainkan peredarannya. Hal itu menjadi wewenang pemerintah agar bisa mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar hanya dapat dijual di lokasi-lokasi tertentu yang legal.

Baca juga: Anies Diminta Hapus Pajak PJU untuk UMKM, dan Layanan Sosial

"Bagaimana mengukur orang minum bir sampai tingkat RT/RW. Kalau itu dijual lost control akhirnya Jakarta 'gubrak'. Anak kecil bisa minum bir," ungkapnya.

Ia menegaskan bila Pemprov DKI tetap menjualnya saat ini, ia yakin tidak akan ada yang mau membeli karena pelemahan ekonomi. Selain itu, nilai saham DKI di perusahaan itu cukup besar mencapai lebih dari Rp1 triliun.

"Sekarang siapa mau beli di bursa efek," katanya.

Sejarah kepemilikan Pemprov DKI atas saham di PT Delta Djakarta bermula dari era kolonial Belanda. Saat menjajah Indonesia, Belanda mendirikan banyak pabrik minuman keras di berbagai daerah.

Jelang kemerdekaan Indonesia, Belanda pun angkat kaki dari bumi pertiwi. Sementara pabrik minuman beralkohol tetap berjalan lalu sahamnya diserahkan ke pemerintah Indonesia. Selanjutnya pemerintah menyerahkannya kepada pemda-pemda tempat pabrik itu berdiri termasuk kepada Pemprov DKI Jakarta. (OL-14)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bude
Berita Lainnya