Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari mengungkapkan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk gencar melakukan tes kesehatan covid-19 terhadap para pedagang pasar tradisional merupakan hal yang sia-sia.
Pasalnya, dari hasil sidak pihaknya ke Pasar Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat ditemukan protokol kesehatan hampir tidak diterapkan. Eneng menyebut sebagian besar pedagang tidak menggunakan masker, ketentuan jaga jarak minim dan ketentuan ganjil genap kios tidak diberlakukan.
“Belum ada sosialisasi atau pengawasan, sehingga aturan protokol kesehatan hanya sekadar formalitas. Gencarnya tes covid-19 di pasar sia-sia karena penyebaran virus masih terus terjadi dan pasar akan jadi klaster baru di Jakarta," ujar Eneng dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (18/6).
Baca juga: Ratusan Pedagang Positif Covid-19, Pasar Kramat Jati Tertinggi
Pedagang yang resah itu, kata Eneng, tidak mendapatkan kompensasi atau bantuan dari DKI jika terbukti terjangkit covid-19. Padahal mereka harus dikarantina, sehingga tidak bisa bekerja paling tidak selama 14 hari.
Selain itu, Eneng meminta Pemprov DKI dan PD Pasar Jaya harus berkoordinasi dengan asosiasi, paguyuban pasar untuk memberikan insentif bagi pedagang yang patuh terhadap protokol kesehatan. Lalu, sanksi dijatuhkan bagi mereka yang lalai pada aturan kesehatan.
"Sementara untuk pasar yang tidak patuh harus ditutup dan disegel untuk memberikan efek jera,” pungkas Eneng. (OL-14)
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), baru saja merampungkan kongres dalam waktu yang berdekatan.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
PSI yang dahulu berlogo mawar dalam kepalan sebuah tangan mengganti gambarnya dengan gajah.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved