Format Kelembagaan Monitor Penataan Ruang

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan format kelembagaan penataan ruang perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) membuat implementasi rencana dapat lebih termonitor.

Selain itu, lanjutnya, juga bisa tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang berada di kawasan tersebut.

"Secara struktur organisasi, saya setuju dengan pembentukan Project Management Office (PMO) yang bertanggung jawab untuk memonitor implementesi program secara berkala dan melaporkannya dalam rapat koordinasi. Intinya pada pemantauan dan dorongan pelaksanaan program. Terlebih jika ada sinkronisasi dalam penganggaran program," kata Basuki dalam Kick off Meeting Koordinasi Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, Jumat (12/6) lalu.

Dalam Perpres Nomor 60/2020, indikasi program yang terkait Kementerian PU-Pera berjumlah 266 program yang terdiri atas 122 bidang dumber daya air (SDA), 107 bidang bina marga berupa jaringan jalan, dan 37 bidang cipta karya berupa SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem jaringan persampahan.

Pada 2020, dilaksanakan 22 program dengan alokasi anggaran Rp508,56 miliar yang antara lain terdiri atas lanjutan pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembangunan tol, dan preservasi jalan.

Sementara itu, 10 program lainnya mengalami rekomposisi menjadi pekerjaan tahun jamak 2020–2021 dengan alokasi anggaran Rp247,22 miliar yang antara lain normalisasi Kali Bekasi, preservasi jalan, dan pembangunan TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.

Adapun dari realokasi anggaran masa pandemi covid-19 terdapat dua program yang ditunda ke 2021, yakni rehabilitasi Situ Gede Kawao di Kabupaten Serang dan Rehabilitasi Stadion Pakansari Bogor dengan total anggaran Rp10,74 miliar. (RO/J-1)