Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio meminta pemerintah menyelesaikan masalah kesehatan terkait covid-19, ketimbang sibuk membuat aturan yang membingungkan warga.
Hal ini terkait putusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 yang menghapus pembatasan penumpang 50%, yang bertabrakan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi DKI Jakarta.
"Saya selalu bilang bereskan dulu pandemi, kasus kesehatan. Bukan soal ekonomi. Presiden meminta ada pergerakan ekonomi, diterjemahkan oleh pembantunya seperti ini (PSBB transisi)," kata Agus, Rabu (10/6).
Ia mengatakan jika pemerintah banyak menuntut melalui aturan selama PSBB ini tanpa ada tindak tegas yang nyata, malah akan sia-sia.
Baca juga: Wagub DKI Khawatir Klaster Baru dari Pasar & Pusat Perbelanjaan
Agus juga mempertanyakan alasan Gubernur DKI Anies Baswedan yang memakai kajian data ahli epidemiologi yang mengatakan reproduksi efektif (Rt) di DKI dibawah 1, yang artinya penularan sudah hampir tidak ada.
"Saya bukan ahli kesehatan memang, tapi karena ini kasus kesehatan harus ada scientic evidence," tegas Agus.
Menuurt Agus, buktinya itu tidak memenuhi. "Kenapa? Standar WHO itu dalam sehari ada 10 ribu tes untuk 1 juta penduduk. Yang saya tahu kebanyakan di bawah 5 ribu. Karena dia (Anies) pakainya ahli epidemiologi Rt di bawah 1. Apakah hal itu sudah diakui oleh WHO sebagai scientic evidence untuk merubah kebijakan?" tanyanya. (OL-14)
