Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) di masa PSBB Transisi. Bansos yang diberikan sama dengan pada tahap dua lalu, yakni sembako untuk 2,4 juta KK.
Dalam penyaluran itu ada zona wilayah yang akan diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial dengan jumlah penerima 1,3 juta KK. Lalu sisanya disalurkan oleh Pemprov DKI.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah meminta warga jujur soal bansos. Dengan jujur mengaku telah menerima bansos dari salah satu pihak, yakni DKI atau Kemensos, maka bansos itu bisa dialihkan ke warga lain yang membutuhkan dan belum terdata.
"Kita tahu juga bahwa keseluruhan juga membutuhkan, tanda kutip ya, kejujuran dari masyarakat juga. Kadang-kadang masyarakat sudah dapat sekian, tapi bilangnya belum," kata Irmasnyah, Selasa (9/6).
Baca juga: Potongan Kaki di Situ Pengarengan Depok Ada Kuteknya
"Nah, inilah yang mudah-mudahan melalui koordinasi kami dengan wilayah melalui lurah, RW dan RT kita harapkan mereka bisa berikan data yang objektif. Kenapa? Kalau tidak ya kita selalu akan muncul 'wah, itu kok gak pas yang nerima?' Karena kita kan tidak sampai sejauh itu," ujarnya.
Irmansyah juga menegaskan pihaknya sudah bersepakat dengan DPRD DKI soal pengawasan penyaluran bansos.
"Nah, berikutnya adalah seperti nanti, proses pengawasan dari DPRD pun akan berikan masukan. Jadi, kami mungkin untuk tahapan-tahapan berikutnya komunikasi dengan lebih intens lagi," pungkasnya.(OL-14)
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved