Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Terungkap bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menggelontorkan APBD senilai Rp1,2 triliun dari total anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp5,3 triliun.
Anggaran itu di antaranya digunakan untuk kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri dalam rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta siang ini.
"Yang saat ini sudah dialokasikan untuk penanganan covid-19 dan bansos dalam BTT adalah sebesar Rp5,3 triliun. Tadi sudah saya sampaikan yang sudah dicairkan Rp1,2 triliun," kata Edi.
Ia mengatakan proyeksi anggaran Pemprov DKI menurun seiring pelemahan ekonomi. Awalnya pendapatan Pemprov DKI diproyeksikan mencapai Rp87,9 triliun. Namun, akibat covid-19, proyeksi ikut diturunkan di April lalu menjadi Rp47 triliun.
Ia mengatakan Pemprov DKI juga memproyeksikan pemberian bansos bagi warga yang terdampak covid-19 hingga Desember tahun ini.
Baca juga: Masa Transisi PSBB, Volume Lalu Lintas Naik Hampir 100%
"Kita lihat nanti kalau bansos sampai Desember mudah-mudahan ini cukup. Kalau memang tidak cukup, di perubahan APBD di Agustus atau September kita lihat finalisasinya. Kita sesuaikan kembali," ujar Edi.
Ia menegaskan anggaran BTT tidak akan dikurangi sebab hal itu menjadi arahan dari Kementrian Dalam Negeri.
"Cuma ada prinsip saya perlu laporkan bahwa belanja ini di Kemendagri adalah yang harus diutamakan adalah untuk covid-19 ini. Untuk tiga sektor kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan untuk pemulihan ekonomi. Tiga ini harus dijaga, sehingga Pemprov DKI sudah mengalokasikan Rp5,3 triliun. Apabila ada pengeluaran, maka yang diutamakan adalah untuk 3 sektor itu," ungkapnya. (OL-14)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved