Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Terungkap bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menggelontorkan APBD senilai Rp1,2 triliun dari total anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp5,3 triliun.
Anggaran itu di antaranya digunakan untuk kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri dalam rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta siang ini.
"Yang saat ini sudah dialokasikan untuk penanganan covid-19 dan bansos dalam BTT adalah sebesar Rp5,3 triliun. Tadi sudah saya sampaikan yang sudah dicairkan Rp1,2 triliun," kata Edi.
Ia mengatakan proyeksi anggaran Pemprov DKI menurun seiring pelemahan ekonomi. Awalnya pendapatan Pemprov DKI diproyeksikan mencapai Rp87,9 triliun. Namun, akibat covid-19, proyeksi ikut diturunkan di April lalu menjadi Rp47 triliun.
Ia mengatakan Pemprov DKI juga memproyeksikan pemberian bansos bagi warga yang terdampak covid-19 hingga Desember tahun ini.
Baca juga: Masa Transisi PSBB, Volume Lalu Lintas Naik Hampir 100%
"Kita lihat nanti kalau bansos sampai Desember mudah-mudahan ini cukup. Kalau memang tidak cukup, di perubahan APBD di Agustus atau September kita lihat finalisasinya. Kita sesuaikan kembali," ujar Edi.
Ia menegaskan anggaran BTT tidak akan dikurangi sebab hal itu menjadi arahan dari Kementrian Dalam Negeri.
"Cuma ada prinsip saya perlu laporkan bahwa belanja ini di Kemendagri adalah yang harus diutamakan adalah untuk covid-19 ini. Untuk tiga sektor kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan untuk pemulihan ekonomi. Tiga ini harus dijaga, sehingga Pemprov DKI sudah mengalokasikan Rp5,3 triliun. Apabila ada pengeluaran, maka yang diutamakan adalah untuk 3 sektor itu," ungkapnya. (OL-14)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved