Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Terungkap bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menggelontorkan APBD senilai Rp1,2 triliun dari total anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp5,3 triliun.
Anggaran itu di antaranya digunakan untuk kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri dalam rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta siang ini.
"Yang saat ini sudah dialokasikan untuk penanganan covid-19 dan bansos dalam BTT adalah sebesar Rp5,3 triliun. Tadi sudah saya sampaikan yang sudah dicairkan Rp1,2 triliun," kata Edi.
Ia mengatakan proyeksi anggaran Pemprov DKI menurun seiring pelemahan ekonomi. Awalnya pendapatan Pemprov DKI diproyeksikan mencapai Rp87,9 triliun. Namun, akibat covid-19, proyeksi ikut diturunkan di April lalu menjadi Rp47 triliun.
Ia mengatakan Pemprov DKI juga memproyeksikan pemberian bansos bagi warga yang terdampak covid-19 hingga Desember tahun ini.
Baca juga: Masa Transisi PSBB, Volume Lalu Lintas Naik Hampir 100%
"Kita lihat nanti kalau bansos sampai Desember mudah-mudahan ini cukup. Kalau memang tidak cukup, di perubahan APBD di Agustus atau September kita lihat finalisasinya. Kita sesuaikan kembali," ujar Edi.
Ia menegaskan anggaran BTT tidak akan dikurangi sebab hal itu menjadi arahan dari Kementrian Dalam Negeri.
"Cuma ada prinsip saya perlu laporkan bahwa belanja ini di Kemendagri adalah yang harus diutamakan adalah untuk covid-19 ini. Untuk tiga sektor kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan untuk pemulihan ekonomi. Tiga ini harus dijaga, sehingga Pemprov DKI sudah mengalokasikan Rp5,3 triliun. Apabila ada pengeluaran, maka yang diutamakan adalah untuk 3 sektor itu," ungkapnya. (OL-14)
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved