PSBB Transisi Butuh Pengawasan Warga

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak seluruh warga Jakarta untuk turut mengawasi jalannya masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi. “Tidak mungkin aparat penegak hukum bisa mengawasi jumlah yang begitu banyak. Jumlah perkantoran, pertokoan, rumah ibadah, jumlah kegiatan sosial luar biasa banyak. Mari kita semua ikut mengawasi,” kata Anies di Balai Kota, kemarin.

Warga yang menemukan penyimpangan dapat melaporkan hal tersebut kepada Pemprov DKI. Kemudian, pihaknya akan menindak laporan tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 41/2020 soal sanksi pelanggar PSBB. “Kami tak akan segan mencabut izin, menutup tempat apabila melakukan pelanggaran,” tegas Anies.

Ia mencontohkan apabila pertokoan, perkantoran, ataupun mal yang melanggar aturan kapasitas maksimal 50%, Pemprov DKI bakal memberi surat teguran sebanyak dua kali. “Kalau masih melanggar, yang ketiga akan ditutup,” ujarnya.

Seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI, kata dia, demi melindungi keselamatan seluruh warga Ibu Kota. Dia berharap masa transisi ke era kenormalan baru (new normal) dapat dilewati. Apalagi, dengan kontribusi masyarakat yang ikut mengawasi jalannya PSBB masa transisi.

Anies menyebut bila masyarakat tidak patuh, potensi yang terjadi ialah peningkatan kembali penularan covid-19 yang selama dua bulan ini berhasil ditekan melalui PSBB.

“Bila kita tidak disiplin, potensi penularan terjadi, bila angka kasus meningkat, bila pasien meningkat, bila sampai kematian meningkat, apalagi bila mengkhawatirkan, maka Pemprov DKI Jakarta dan Gugus Tugas tidak segan-segan untuk menggunakan kewenangannya menghentikan proses transisi dan kembali kepada semua berada di rumah. Kita tidak ingin itu terjadi. Karena itu, mari kita semua disiplin,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho menilai kelemahan paling menonjol yang perlu diperbaiki pada PSBB masa transisi ialah fasilitas pembatas social distancing dan pemberlakuan protokol kesehatan, khususnya di pasar-pasar tradisional.

Menurutnya, di supermarket telah membuat pengaturan warga saat berbelanja, termasuk membuat fasilitas garis social distancing di fasilitas perbelanjaan mereka. Namun, di pasar tradisional yang berada di bawah PD Pasar Jaya, hal itu belum terjadi.

“PD Pasar Jaya tidaklah terlalu miskin kalau hanya membuat garisgaris pembatas social distancing, melakukan pengawasan ketertiban pelaksanaan social distancing dengan mengerahkan tenaga keamanan mereka dan menyediakan fasilitasfasilitas kesehatan di pasar-pasar tersebut,” ujar Teguh dalam keterang an resminya, kemarin.

Selain pasar, lokasi-lokasi PKL, ta man, dan pusat-pusat keramaian publik sudah harus dilengkapi dengan garis-garis pembatas social distancing dan penyediaan alat-alat protokol kesehatan sebelum dibuka secara bertahap sebagai salah satu prasyarat pembukaan fasilitas tersebut. (Put/Ins/Ssr/J-1)