Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap III untuk warga mulai 3 Juni lalu. Bansos diberikan sebagaimana keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masih memperpanjang status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekaligus bersamaan menetapkan masa transisi fase 1.
Masa transisi fase 1 ini telah berlaku mulai hari ini dan akan dievaluasi pada akhir bulan.
"Iya bansos tahap III sudah mulai disalurkan 3 Juni kemarin," kata Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta Ika Yuli Rahayu saat dikonfirmasi mediaindonesia.com, Jumat (5/6).
Baca juga: Skeptis Kebijakan Anies, PDIP: Di Lapangan Sulit Batasi Warga
Meskipun demikian, dia menegaskan jumlah keluarga yang mendapatkan bansos nantinya akan sama dengan penyaluran bansos tahap kedua.
"Jumlahnya sama dengan tahap kedua," tandas Ika.
Pada penyaluran bansos tahap kedua, Pemprov DKI bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial (Kemensos). Ada 2,1 juta KK yang mendapat bansos. Sebanyak 1,3 juta KK akan diberikan bansos oleh Kemensos dan sisanya (897.009 KK) diberikan oleh Pemprov DKI. (OL-14)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved