Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta memproyeksikan APBD DKI 2021 mencapai Rp63,19 triliun. Angka tersebut didasarkan pada perhitungan yang realistis pascapandemi.
"Kami merasa angka seperti itu sudah optimis," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (4/6).
Adapun proyeksi APBD DKI 2021 didapat dari postur pendapatan daerah sebesar Rp62,60 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp43,20 triliun, 13 jenis pajak daerah sebesar Rp37,97 triliun, hingga Retribusi daerah sebesar Rp340,25 miliar.
Lalu, proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang disahkan sebesar Rp660,34 miliar. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp4,22 triliun, Dana Perimbangan Rp17,45 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1,94 triliun.
Baca juga: DPRD Soroti Proyeksi APBD 2021 DKI Masih Lemah
Lalu dari pembiayaan daerah dan penerimaan pembiayaan diproyeksikan masing-masing Rp588,49 miliar, serta Sisa Lebih penghitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2019 yang telah dinolkan untuk penanganan kesehatan hingga penyaluran bantuan sosial untuk kebutuhan masyarakat terdampak covid-19 yang rencananya juga akan berlangsung hingga akhir tahun 2020.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri menuturkan rancangan APBD 2021 diasumsi sesuai dengan tren perekonomian yang baik, terjadi pada September 2020.
“Asumsi yang kita buat sesungguhnya di angka Rp63,19 triliun (2021) itu semakin membaik di tahun 2020 ini di triwulan ketiga di 2020, artinya nanti di bulan September itu sudah membaik semua. Makanya kami targetkan di angka segitu, itu pun kalau angka triwulan ketiga sudah baik. Tapi kalau nanti tidak terjadi, mungkin bisa di opsi yang lainnya,” pungkas Edi.(OL-5)
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved