DKI Diminta Tidak Kendurkan Pemeriksaan Kesehatan Usai PSBB

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mengendurkan pemeriksaan dan sistem layanan kesehatan di Ibu Kota meski masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir pada Kamis (4/6) mendatang.

"Pemprov DKI harus meningkatkan test PCR, lalu melacak kontak dan melakukan karantina secara memadai pada warga terduga covid-19," ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, Jakarta, Selasa (2/6)

Adanya pendeteksian dini tersebut, kata Idris, bisa mengantisipasi meluasnya penularan covid-19. "Jika ada warga yang nantinya terinfeksi, bisa langsung ditangani medis yang layak," tutur Idris.

Dalam pemberlakuan kenormalan baru atau new normal, PSI mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menyiapkan skenario penanganan dan antisipasi penyebaran pandemi covid-19 terhadap kelompok rentan, yaitu lansia, perempuan hamil, atau disabilitas.

Pemprov DKI juga diminta membuat sistem peringatan dini atau early warning system penyebaran covid-19 di Jakarta secara detail. Baik di tingkat reproduksi kasus positif covid-19 sampai pada level RT/RW.

"Sehingga, apabila sewaktu-waktu tingkat penyebaran kasus meningkat kembali, maka pengetatan kegiatan sosial bisa dilakukan dengan segera," tandas Idris.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengklaim akan meningkatkan kapasitas pemeriksaan tes covid-19 melalui metode Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dalam menghadapi tatanan baru atau new normal.

"Kami menyiapkan tes PCR itu bukan hanya dalam rangka menghadapi new normal, tapi sejak awal itu dilakukan untuk penegakan diagnosa (covid-19)," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti di Jakarta, Kamis (28/5). (OL-14)