Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta intensif menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 di setiap RW saat kenormalan baru atau new normal diterapkan.
Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johny Simanjutak, pemprov jangan terpaku membatasi RW-RW yang berzona merah penularan virus tersebut dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL).
"Substansi pencegahannya itu ya hanya menjalankan protokol kesehatan itu, sosialisasi harus intensif. Bukan mengatur keluar masuk dengan surat izin di zona merah itu," terang Johny saat dihubungi, Jakarta, Selasa (2/6).
Pentingnya sosialisasi itu untuk membudayakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di tengah masyarakat saat new normal. Dengan nantinya, warga terbiasa menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain dan hidup bersih dengan rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.
"Dengan membuat nama baru PSBL itu sebenarnya tidak begitu penting. Makanya saya harapkan melibatkan peran masyarakat. Memang banyak warga sudah paham (soal protokol), tapi kita jangan anggap enteng. Penegakan terhadap peraturan itu memang harus lebih ketat," tegas Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.
Baca juga: Pasar Jaya Rumuskan Protokol Kesehatan New Normal
Selama penerapan PSBB, Johny menyebut banyak warga yang melanggar aturan tersebut. Ketegasan Pemprov DKI juga dituntut untuk mengawasi warganya saat new normal diberlakukan.
Johny sendiri tidak setuju DKI hanya memfokuskan RW-RW yang berzona merah. Lantaran, katanya, penularan virus tidak mengenal batas RW atau daerah.
"Menurut saya, pola penularannya itu kan hampir di semua RW, tidak hanya di zona merah. Di tempat kerumunan yang potensial juga bisa seperti di pasar, di kantor, di pabrik, yang sebenarnya Pemprov harus perhatikan ke sana," tuturnya.
"Aturan harus dikontrol pemprov tidak cukup dengan jargon dan pernyataan. Pendekatan humanis persuasif juga perlu untuk mengajak masyarakay, tapi secara lebih tegas perlu dengan aturan. Jadi tidak perlu lah istilah baru PSBL," pungkas Johny. (A-2)
Budi mengatakan personel akan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat Kristiani selama perayaan Paskah.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Pemprov DKI perlu menempatkan perlindungan warga Jakarta sebagai prioritas utama.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved