Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta intensif menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 di setiap RW saat kenormalan baru atau new normal diterapkan.
Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johny Simanjutak, pemprov jangan terpaku membatasi RW-RW yang berzona merah penularan virus tersebut dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL).
"Substansi pencegahannya itu ya hanya menjalankan protokol kesehatan itu, sosialisasi harus intensif. Bukan mengatur keluar masuk dengan surat izin di zona merah itu," terang Johny saat dihubungi, Jakarta, Selasa (2/6).
Pentingnya sosialisasi itu untuk membudayakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di tengah masyarakat saat new normal. Dengan nantinya, warga terbiasa menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain dan hidup bersih dengan rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.
"Dengan membuat nama baru PSBL itu sebenarnya tidak begitu penting. Makanya saya harapkan melibatkan peran masyarakat. Memang banyak warga sudah paham (soal protokol), tapi kita jangan anggap enteng. Penegakan terhadap peraturan itu memang harus lebih ketat," tegas Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.
Baca juga: Pasar Jaya Rumuskan Protokol Kesehatan New Normal
Selama penerapan PSBB, Johny menyebut banyak warga yang melanggar aturan tersebut. Ketegasan Pemprov DKI juga dituntut untuk mengawasi warganya saat new normal diberlakukan.
Johny sendiri tidak setuju DKI hanya memfokuskan RW-RW yang berzona merah. Lantaran, katanya, penularan virus tidak mengenal batas RW atau daerah.
"Menurut saya, pola penularannya itu kan hampir di semua RW, tidak hanya di zona merah. Di tempat kerumunan yang potensial juga bisa seperti di pasar, di kantor, di pabrik, yang sebenarnya Pemprov harus perhatikan ke sana," tuturnya.
"Aturan harus dikontrol pemprov tidak cukup dengan jargon dan pernyataan. Pendekatan humanis persuasif juga perlu untuk mengajak masyarakay, tapi secara lebih tegas perlu dengan aturan. Jadi tidak perlu lah istilah baru PSBL," pungkas Johny. (A-2)
BMKG bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta serta TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jakarta dan sekitarnya
BMKG, TNI AU, dan BPBD DKI Jakarta gelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) 16-22 Januari 2026 untuk cegah bencana hidrometeorologi di Jabodetabek.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
BMKG mengimbau kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah hingga akhir Januari 2026.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved