Sabtu 30 Mei 2020, 06:16 WIB

TKD PNS DKI Jakarta Dipangkas 50%

Cindy Ang | Megapolitan
TKD PNS DKI Jakarta Dipangkas 50%

MI/RAMDANI
Sejumlah PNS Pemprov DKI Jakarta berfoto bersama seusai mengikuti halal bihalal bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tahun lalu.

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan aturan terkait pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19.

"Ya, benar, Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan aturan tersebut," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi, Jumat (29/5).

Chaidir menuturkan TKD PNS dan calon PNS dirasionalisasi sebesar 25% tergantung kelas jabatannya. Tidak hanya itu, insentif pemungutan pajak daerah dirasionalisasi sebesar 25% dari insentif yang diterima.

Baca juga: Total Denda Pelanggaran PSBB DKI Jakarta Hampir Rp600 Juta

"Tunjangan transportasi bagi pejabat struktural tidak dibayarkan. Namun, aturan ini dikecualikan untuk mereka yang terlibat langsung dalam penanganan covid-19," ucap Chaidri.

Mereka yang dikecualikan antara lain tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang langsung menangani covid-19. Kemudian petugas pemulasaran jenazah dengan prosedur covid-19, petugas pengelola data informasi epidemiologis, serta petugas yang terlibat langsung dalam penanganan wabah virus korona.

Pergub juga mengatur soal penundaan pembayaran TKD PNS DKI sebesar 25%. Begitu juga dengan insentif pemungutan pajak daerah ditunda sebesar 25% dari insentif yang diterima.

"Penundaan pembayaran penghasilan dikecualikan terhadap PNS/Calon PNS yang tidak terdampak rasionalisasi penghasilan," ujar Chaidir.

Pemangkasan dan penundaan TKD ini berlangsung dari April hingga Desember 2020. Berdasarkan hal tersebut, kata dia, penghasilan yang dibayarkan hanya sebesar 50% dari TKD PNS.

"Pembayaran penundaan penghasilan dilakukan dengan memperhatikan alokasi, siklus, dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APD) pada tahun anggaran berikutnya," pungkas Chaidir. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Positivity Rate di DKI Makin Turun, Kini Hanya 0,6%

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 20:20 WIB
Pemprov DKI terus menggencarkan vaksinasi covid-19. Untuk vaksin dosis pertama sudah mencapai 10,79 juta orang dan dosis kedua menyasar...
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Polisi: Utang Rp1 Juta di Pinjol Ilegal Membengkak jadi Rp50 Juta

👤zaenal arifin 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 20:10 WIB
Masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal mengalami ganguan kejiwaan setelah mengetahui total pinjaman yang harus dibayar berkali-kali...
Antara/Indiranto Eko Suwarso

Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat, Monas Belum Dibuka untuk Wisatawan 

👤Selamat Saragih 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 18:29 WIB
Dia menambahkan, saat ini UPT Monas sedang menunggu keputusan pemerintah untuk diizinkan kembali...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Sukses PON Papua 2021 Pemerataan Pembinaan di Seluruh Pelosok Negeri

Sukses prestasi ditandai dengan tercipta banyak rekor meski penyelenggaraan multiajang olahraga terakbar Tanah Air itu digelar di masa pandemi covid-19.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya