Bukan Dipotong, Anies Tunda Pencairan Sebagian TKD PNS DKI

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pesan melalui video singkat di kanal akun YouTube resmi Pemprov DKI pagi ini kepada seluruh ASN DKI Jakarta.

Anies meluruskan berita-berita yang sebelumnya beredar bahwa tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagian ASN akan dipotong karena pendapatan yang menurun serta adanya keharusan untuk menambah anggaran penanganan covid-19.

Realokasi atau refocusing anggaran merupakan amanat dari pemerintah pusat agar pemda mau mengalihkan anggaran belanjanya ke penanganan covid-19. Salah satu item belanja yang harus mengalami realokasi ialah Belanja Pegawai.

"Relokasi juga terjadi pada Belanja Pegawai. Anggaran Belanja Pegawai berkurang sebesar Rp4,3 triliun, dimana TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25% direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos," ungkap Anies, Jumat (29/5).

Sementara itu, Anies juga menunda pencairan 25% dari TKD ASN karena dialihkan untuk darurat penanganan covid-19. Untuk gaji ASN tidak berubah, tetap sama.

Ia menyebut, dari Rp4,3 triliun realokasi Belanja Pegawai, itu sebesar Rp2 triliun adalah alokasi 25% dari total anggaran TKD ASN. Anies pun harus memilih tetap mencairkan anggaran itu untuk TKD 63 ribu ASN atau untuk dialihkan bagi bantuan sosial.

Dalam pembahasan realokasi tersebut, sempat mengemuka wacana untuk memangkas hingga 50% bansos serupa KJP, KJP Plus, Kartu Lansia Jakarta dan lainnya

"Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp2 triliun, sama dengan 25% anggaran TKD. Tapi saya perlu tegaskan bahwa mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima bansos kita adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," tegasnya.

Baca juga: TGUPP Dapat THR PNS DKI Tidak

Di sisi lain, meski menunda pencairan TKD bagi ASN serta mengalihkannya ke anggaran covid-19 dan bansos, Anies nyatanya tidak menyentuh anggaran tunjangan bagi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Dari dokumen yang diterima Media Indonesia, hak keuangan bagi TGUPP telah cair. Nilainya sama dengan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur No 2359 tahun 2017 tentang Hak Keuangan TGUPP. Ketua TGUPP Amin Subekti mendapat hak keuangan tertinggi yakni sebesar Rp51,5 juta diikuti dengan tiga wakil yakni Bambang Widjojanto, Hasan Basri Saleh, dan Firman Yusak yang masing-masing memperoleh Rp41,2 juta.

Lalu ada anggota dari masing-masing wakil yakni sembilan orang dengan hak keuangan mencapai Rp31,7 juta dan diikuti anggota dengan nilai hak keuangan sebesar Rp26,5 juta. Nilai hak keuangan anggota TGUPP terkecil yakni Rp24,5 juta. Nilai ini dicairkan bersamaan dengan pencairan TKD ASN DKI. (A-2)