Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
JURU bicara pemerintah untuk penanganan covid-19, Achmad Yurianto, mengimbau masyarakat yang pulang kampung agar tidak kembali ke Jakarta saat pandemi.
Meski situasi tidak mudah, namun dia menekankan kembali ke Ibu Kota yang menjadi episentrum covid-19, justru dapat meningkatkan kasus positif. Yuri, sapaan akrabnya, mengajak masyarakat untuk memulai pola hidup baru, cara berpikir baru dan bertindak memutus rantai penyebaran virus.
“Pahami, bahwa dalam situasi yang saat ini terjadi, kita tidak boleh menggunakan cara pikir, cara tindak, seperti situasi di masa lalu. Ini yang kemudian beberapa kali pemerintah, bahkan Bapak Presiden sendiri mengatakan, kita harus bersabar,” ujar Yuri dalam telekonferensi dari Graha BNPB, Minggu (24/5).
Baca juga: Per Hari ini, Total 6.561 Orang di Jakarta Positif Covid-19
“Situasi ini tidak mudah. Namun, kita yakin dengan kebersamaan, pasti kita akan bisa melakukan ini,” imbuhnya.
Yuri juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan Pergub Nomor 47 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Itu sebagai upaya pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran covid-19. Adapun masa PSBB DKI Jakarta telah diperpanjang hingga 4 Juni mendatang.
Dalam aturan disebutkan bahwa aktivitas keluar dan masuk wilayah Jakarta pada masa pandemi dilarang dengan pengecualian. Siapapun yang melaksanakan perjalanan keluar dan masuk Jakarta wajib memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM), yang dapat diunduh melalui corona.jakarta.go.id.
Baca juga: Solidaritas Hadapi Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kebesaran Bangsa
"Prinsipnya adalah memang ada pengecualian untuk aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Baik oleh warga DKI yang harus melaksanakan pekerjaan di luar Jabodetabek, atau orang yang berada di luar Jabotabek yang ada pekerjaan di DKI,” papar Yuri.
Seperti diketahui, dalam rangka menegakkan aturan Pergub DKI Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberlakukan penyekatan sejumlah jalur utama arus balik menuju wilayah Ibu Kota Jakarta dari berbagai daerah.
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kasus positif covid-19 di Jakarta mencapai 6.634, setelah ada penambahan 119 orang pada Minggu (24/5). Angka tersebut juga menjadikan DKI Jakarta sebagai wilayah dengan kasus covid-19 di Indonesia.(OL-11)
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
LAPORAN terbaru Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa covid-19 XFG atau covid-19 varian stratus menjadi varian yang paling dominan di Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved