Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara pemerintah untuk penanganan covid-19, Achmad Yurianto, mengimbau masyarakat yang pulang kampung agar tidak kembali ke Jakarta saat pandemi.
Meski situasi tidak mudah, namun dia menekankan kembali ke Ibu Kota yang menjadi episentrum covid-19, justru dapat meningkatkan kasus positif. Yuri, sapaan akrabnya, mengajak masyarakat untuk memulai pola hidup baru, cara berpikir baru dan bertindak memutus rantai penyebaran virus.
“Pahami, bahwa dalam situasi yang saat ini terjadi, kita tidak boleh menggunakan cara pikir, cara tindak, seperti situasi di masa lalu. Ini yang kemudian beberapa kali pemerintah, bahkan Bapak Presiden sendiri mengatakan, kita harus bersabar,” ujar Yuri dalam telekonferensi dari Graha BNPB, Minggu (24/5).
Baca juga: Per Hari ini, Total 6.561 Orang di Jakarta Positif Covid-19
“Situasi ini tidak mudah. Namun, kita yakin dengan kebersamaan, pasti kita akan bisa melakukan ini,” imbuhnya.
Yuri juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan Pergub Nomor 47 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Itu sebagai upaya pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran covid-19. Adapun masa PSBB DKI Jakarta telah diperpanjang hingga 4 Juni mendatang.
Dalam aturan disebutkan bahwa aktivitas keluar dan masuk wilayah Jakarta pada masa pandemi dilarang dengan pengecualian. Siapapun yang melaksanakan perjalanan keluar dan masuk Jakarta wajib memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM), yang dapat diunduh melalui corona.jakarta.go.id.
Baca juga: Solidaritas Hadapi Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kebesaran Bangsa
"Prinsipnya adalah memang ada pengecualian untuk aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Baik oleh warga DKI yang harus melaksanakan pekerjaan di luar Jabodetabek, atau orang yang berada di luar Jabotabek yang ada pekerjaan di DKI,” papar Yuri.
Seperti diketahui, dalam rangka menegakkan aturan Pergub DKI Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberlakukan penyekatan sejumlah jalur utama arus balik menuju wilayah Ibu Kota Jakarta dari berbagai daerah.
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kasus positif covid-19 di Jakarta mencapai 6.634, setelah ada penambahan 119 orang pada Minggu (24/5). Angka tersebut juga menjadikan DKI Jakarta sebagai wilayah dengan kasus covid-19 di Indonesia.(OL-11)
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved