Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGANET mengkritik sikap Satpol PP DKI Jakarta yang hanya mengimbau kepada para pedagang Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk patuh pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Seperti unggahan di akun Instagram Jakarta Info @jktinfo, Satpol PP mengimbau ke pedagang Kebayoran Lama yang menuai kritik warganet.
Baca juga: Penindakan Pasar Malam di Jakarta, Satpol PP: Tidak Pernah Kendor
Seperti, akun @april_kei geram dengan apa yang dilakukan Satpol PP tersebut.
"Engga ada gunanya. Ini ketidaktegasan pemerintah. Harus lockdown 3 bulan kedepan. Kebutuhan masyarakat di tanggung total. Masyarakat yang melanggar aturan tembak mati, selesai. Ekonomi bisa dibangun, Tapi nyawa 270 juta jiwa. Pertanggungjawaban pemimpin kelak," sebutnya.
Warganet lainya, @amingsherwin mengatakan kalau sifatnya hanya imbauan oleh Satpol PP, jadinya seperti menjaga kucing biar jangan makan ikan.
Dalam unggahan di akun Instagram @satpolpp.dki, petugas mendatangi pedagang yang berjualan daging mentah, sayuran. Lalu membubarkan kerumunan warga yang mengendarai sepeda motor.
Pemilik akun @budiarto_untung juga melontarkan kritikan pedasnya. "Kalau sudah pake masker + cuci tangan yah sudahlah. Petugas kuat jaga berapa lama sih? Nggak mungkin 24jam kok. Ujung-ujungnya hanya maen kucing-kucingan. Lagian pemerintah juga engga akan sanggup kasih bantuan terus-terusan. Kebutuhan pokok bukan cuma pangan, tapi sandang dan papan, tempat tinggal dan pakaian, apa bisa dipenuhi pemerintah?" tukasnya.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan malam ini bakal merazia besar-besaran di tempat yang mereka sudah incar. Para pedagang atau warga yang masih bandel melanggar PSBB, katanya, siap-siap didenda.
"Nanti malam patroli besar-besaran kita mulai. Kita bubarkan kalau ada yang melanggar. Bisa dikenakan denda atau sanksi sosial terhadap mereka yang melakukan usaha karena kategori yang tidak dikecualikan. Pokoknya terus, selama masih membandel warga kita terus bekerja," kata Arifin, Jumat (22/5).
Hingga hari ini, sudah 362 orang serta badan usaha yang dikenakan sanksi denda. Dari jumlah tersebut, sanksi denda yang telah dikumpulkan oleh Pemprov DKI mencapai Rp350 juta. Selain itu, Satpol PP juga telah memberikan teguran tertulis pada 8.511 perorangan maupun badan usaha. (X-15)
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved