Anies Ungkap Terapkan Pembatasan di DKI sebelum PSBB

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kebijakan mengunci pergerakan warga yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak pertengahan Maret atau sebelum kebijakan pemerintah pusat untuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah membuahkan hasil saat ini.

Anies menceritakan saat pertengahan Maret, dirinya mulai mengunci pergerakan warga Jakarta dengan menutup tempat wisata dan sekolah. Hal itu disusul dengan penutupan tempat hiburan dan penetapan status Tanggap Darurat Covid-19.

"Pertengahan Maret, 10 hari sejak kasus pertama diumumkan kita tutup sekolah tempat umum, CFD, dan imbauan kerja dari rumah. Pada 16 Maret sudah jalan," ungkap Anies dalam diskusi virtual Live Stream Fest, Sabtu (16/5).

Adapun Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Indonesia berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mengatasi pandemi covid-19 pada Selasa (31/3)

Tidak hanya itu, Anies menambahkan, perlahan transportasi juga dibatasi, MRT, Transjakarta, LRT, dan KRL pun mengurangi jam operasionalnya. Hal ini membuat okupansi penumpang turun hingga saat ini. Penumpang MRT hanya 5%, Transjakarta dan KRL rata-rata hanya 10%-15% dari waktu normal sebelum covid terjadi.

Sebelum pembatasan, angka R0 (penularan virus) Jakarta adalah 3,5-4,5. R0 (R nought atau R zero) adalah ukuran tingkat penyebaran virus korona. Pada pertengahan Maret sebelum pembatasan ditetapkan, angka R0 Jakarta 3,5 artinya satu orang terpapar covid-19 menulari 3,5 orang.

Baca juga : Lebih dari Sebulan PSBB, Masih Banyak Warga tak Pakai Masker

"Kalau kita lihat intervensi Maret, mulailah angka reproduksi itu mengalami penurunan. Ilustrasinya menurun secara bertahap. Jakarta turun berkisar 1. Ada epidemiologis yang menghitung 0,9, ada yang 1,2. Angka bagus itu di bawah 1," kata Anies.

Menurut Anies, saat ini angka R0 Jakarta sudah stagnan di angka 1. Namun, angka ini berpotensi meningkat di bulan puasa karena aktivitas warga yang kerap ke luar rumah untuk ngabuburit atau membeli makanan berbuka puasa.

Untuk itu, ia pun menerbitkan Peraturan Gubernur No 41 tahun 2020 tentang Sanksi Pelanggaran PSBB. Anies juga menerbitkan Pergub No 47 tahun 2020 untuk membatasi waega bepergian ke luar daerah.

Menurutnya harus ada dasar hukum agar petugas bisa menindak pelanggaran.

"Ke depan kita harus lebih ketat lagi. Itu salah satu alasan saya keluarkan regulasi larang keluar dari Jakarta. Kalau kita melarang orang bepergian jauh bentuknya harus regulasi. Kalau imbauan tidak ada dasar hukum. Nanti petugas tidak punya dasar hukum menyanksi. Petugas di lapangan punya dasar hukum," tegasnya. (OL-7)