Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Diana Dewi, merespon soal kisruh bantuan sosial (bansos) oleh menteri-menteri Presiden Joko Widodo yang mengkritik Gubernur Anies Baswedan.
Ia mengatakan, permasalahan silang pendapat dalam bantuan sosial berupa sembako bagi warga terdampak Pandemi Covid-19 seharusnya bisa diminimalisasi.
Diana berpendapat, bantuan berupa sembako sebaiknya diganti menjadi pemberian tunai. Hal itu, katanya, jauh lebih efektif dari sisi data penerima dan manfaat yang didapatkan oleh penerima bantuan.
"Soal bansos ini sebenarnya bisa ditekan permasalahannya jika dilakukan penyaluran tunai bukan lewat barang, agar masyarakat tidak bingung," kata Diana dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (13/5).
Diana menerangkan bantuan sembako akan memakan waktu dari proses penyiapan hingga proses pengiriman ke alamat yang sesuai.
"Kemarin ada berita terlambat gara-gara menunggu ketersediaan wadah. Hambatan-hambatan teknis akan banyak bermunculan jika pemberian bantuan nontunai. Sementara masyarakat sudah sangat membutuhkan," ungkap Diana.
Baca juga: Presiden Tinjau Proses Pembagian Bantuan Sosial Tunai
Dari sisi persediaan barang, Diana juga menyebut, akan terjadi kekurangan stok terutama sembako karena permintaannya tiba-tiba melonjak. Pemberian bantuan tunai jauh lebih bisa menaikkan daya beli dan langsung menggerakkan ekonomi masyarakat secara riil.
"Masyarakat bisa membelanjakan kepada warung atau toko sekitar sehingga ekonomi rakyat berjalan. Kemudian mereka bisa membeli bahan makanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan jumlahnya bisa lebih banyak karena didapatkan dengan harga yang lebih murah," terang Diana.
Diana menyebut, dengan bantuan tunai masyarakat diarahkan untuk belanja di warung-warung terdekat demi mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Warga juga bisa diminta untuk menjalankan protokol kesehatan dalam PSBB saat berbelanja kebutuhan.
"Dengan PSBB justru warga harus belanja di warung terdekat dan sekitar sehingga di setiap titik RT/RW ada perputaran ekonomi riil. Ini justru bisa menolong masyarakat menengah ke bawah yang terpukul secara ekonomi," pungkas Diana. (A-2)
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved