Rabu 13 Mei 2020, 09:31 WIB

​​​​​​​Kadin DKI: Bansos Berupa Uang Tunai Lebih Efektif

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
​​​​​​​Kadin DKI: Bansos Berupa Uang Tunai Lebih Efektif

ANTARA
Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menilai bantuan berupa sembako sebaiknya diganti menjadi pemberian tunai.

 

KETUA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Diana Dewi, merespon soal kisruh bantuan sosial (bansos) oleh menteri-menteri Presiden Joko Widodo yang mengkritik Gubernur Anies Baswedan.

Ia mengatakan, permasalahan silang pendapat dalam bantuan sosial berupa sembako bagi warga terdampak Pandemi Covid-19 seharusnya bisa diminimalisasi.

Diana berpendapat, bantuan berupa sembako sebaiknya diganti menjadi pemberian tunai. Hal itu, katanya, jauh lebih efektif dari sisi data penerima dan manfaat yang didapatkan oleh penerima bantuan.

"Soal bansos ini sebenarnya bisa ditekan permasalahannya jika dilakukan penyaluran tunai bukan lewat barang, agar masyarakat tidak bingung," kata Diana dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (13/5).

Diana menerangkan bantuan sembako akan memakan waktu dari proses penyiapan hingga proses pengiriman ke alamat yang sesuai.

"Kemarin ada berita terlambat gara-gara menunggu ketersediaan wadah. Hambatan-hambatan teknis akan banyak bermunculan jika pemberian bantuan nontunai. Sementara masyarakat sudah sangat membutuhkan," ungkap Diana.

Baca juga: Presiden Tinjau Proses Pembagian Bantuan Sosial Tunai

Dari sisi persediaan barang, Diana juga menyebut, akan terjadi kekurangan stok terutama sembako karena permintaannya tiba-tiba melonjak. Pemberian bantuan tunai jauh lebih bisa menaikkan daya beli dan langsung menggerakkan ekonomi masyarakat secara riil.

"Masyarakat bisa membelanjakan kepada warung atau toko sekitar sehingga ekonomi rakyat berjalan. Kemudian mereka bisa membeli bahan makanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan jumlahnya bisa lebih banyak karena didapatkan dengan harga yang lebih murah," terang Diana.

Diana menyebut, dengan bantuan tunai masyarakat diarahkan untuk belanja di warung-warung terdekat demi mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Warga juga bisa diminta untuk menjalankan protokol kesehatan dalam PSBB saat berbelanja kebutuhan.

"Dengan PSBB justru warga harus belanja di warung terdekat dan sekitar sehingga di setiap titik RT/RW ada perputaran ekonomi riil. Ini justru bisa menolong masyarakat menengah ke bawah yang terpukul secara ekonomi," pungkas Diana. (A-2)

Baca Juga

dok.Ant

DKI Siapkan Kebijakan Ganjil Genap untuk Motor di Kawasan Wisata

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 11:20 WIB
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta masih mempelajari untuk menerapkan pembatasan kendaraan pribadi dengan nomor plat ganjil genap (gage) di...
MI/Barry F

Penumpang Bus Transjakarta Sudah Boleh Terisi 100%

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 08:49 WIB
PT Transjakarta mulai memberlakukan kapasitas angkut pelanggan sebesar 100%, setelah PPKM di DKI Jakarta turun ke level...
Antara

Anda Ingin bayar Pajak Kendaraan, Ini 14 Samsat Keliling di Jadetabek

👤Muhamad Fauzi 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 08:40 WIB
ADA 14 Samsat Keliling untuk memfasilitasi masyarakat di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) dalam pembayaran pajak kendaraan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya